Menuju konten utama

Mendagri Imbau Plt Gubernur Jalin Komunikasi dengan DPRD

Mendagri Tjahjo Kumolo meminta para Pelaksana Tugas Gubernur untuk memperhatikan komunikasi politik dengan DPRD khususnya untuk menangani APBD.

Mendagri Imbau Plt Gubernur Jalin Komunikasi dengan DPRD
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri yang ditunjuk sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono (tengah) berjabat tangan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok seusai Peresmian Plt Gubernur dan Serah Terima Nota Pengantar Tugas di gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (26/10). ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf.

tirto.id - Para Pelaksana Tugas (Plt) gubernur di seluruh Indonesia diharapkan untuk memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar terhadap masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Selain itu, para Plt diminta untuk menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD, khusunya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Rabu malam, (26/10/2016).

"Tugas plt gubernur dalam penyusunan APBD adalah menjabarkan program prioritas nasional yang tertuang dalam Nawacita ke dalam program daerah. Salah satunya memperkuat pembangunan daerah dengan fokus pada urusan wajib pelayanan dasar, yaitu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, ketertiban dan sosial," kata Tjahjo.

Mendagri juga menekankan agar para plt gubernur dapat mendorong daya saing daerah dalam pembahasan anggaran bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dengan mengupayakan efisiensi, serta mempermudah dan mempercepat perizinan maupun memberantas pungutan liar.

Terkait dengan persoalan itu, para pejabat sementara ini juga dituntut membangun komunikasi politik anggaran yang baik dengan DPRD, guna menyamakan perspektif pembangunan dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam perencanaan anggaran 2017, jelasnya.

"Program yang dicanangkan oleh kepala daerah yang lama, tentunya harus bisa dilanjutkan oleh penjabat yang baru, agar terdapat kesinambungan pembangunan antar waktu," ujar Tjahjo kemudian.

Mendagri juga mengimbau masing-masing inspektorat daerah untuk memeriksa dokumen pelaksanaan anggaran 2016, guna mencegah penyimpangan APBD.

"Terakhir, saya harapkan agar tepat tanggal 1 Januari 2017, APBD sudah bisa dilaksanakan, tentunya dengan mempersiapkan administrasi percepatan tender pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan perundang-undangan," tegasnya.

Tjahjo menilai ketepatan waktu dalam menjalankan APBD merupakan hal yang penting, karena anggaran daerah itu menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga berpeluang membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, serta menciptakan kesejahteraan rakyat.

Baca juga artikel terkait PLT GUBERNUR DKI

tirto.id - Politik
Sumber: Antara
Penulis: Putu Agung Nara Indra
Editor: Putu Agung Nara Indra