Indeks Tindak Pidana Korupsi

Hukum
Senin, 5 Jan

KPK Periksa Chrisna Damayanto Tersangka Kasus Suap Katalis

Chrisna Damayanto sempat mangkir dari panggilan KPK dengan alasan sakit pada Senin (29/12/2025).
Hukum
Rabu, 31 Des 2025

Kejagung Tangani 2.399 Kasus Korupsi Sepanjang 2025

Dari 2.399 kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani Kejagung, 2.540 di antaranya telah dilakukan penuntutan.
Hukum
Rabu, 24 Des 2025

10 Anggota TNI Jadi Korban Korupsi Kredit Bank BUMN di Semarang

Prajurit TNI tersebut tercatat sebagai nasabah kredit pegawai lewat program layanan kredit multiguna tanpa agunan untuk pegawai dan aparat.
Hukum
Rabu, 24 Des 2025

Kejari Semarang Tahan Staf Bank BUMN soal Korupsi Kredit Rp3 M

DNR mengakali pengajuan suplesi kredit fiktif hingga menyalahgunakan kredit di bank BUMN yang beroperasi di Banyumanik pada 2021-2024.
Hukum
Selasa, 23 Des 2025

Eks Pimpinan Bank BJB Akali Kredit untuk Sritex, Rugikan Rp671 M

Yuddy Renaldi bersekongkol dengan petinggi Sritex agar permohonan penambahan kredit Sritex senilai Rp350 miliar bisa diloloskan.
Hukum
Selasa, 23 Des 2025

Eks Dirut Bank DKI Terima USD50.000 usai Loloskan Kredit Sritex

Zainuddin Mappa menerima uang 50.000 Dolar AS dari Iwan Setiawan Lukminto lewat Direktur Keuangan Sritex, Allan Moran Severino.
Hukum
Selasa, 23 Des 2025

Akal-akalan Kredit Sritex Rp150 Miliar oleh Eks Pejabat Bank DKI

Zainuddin Mappa, Priagung Suprapto, dan Babay Farid Wazdi tetap menyetujui kredit modal kerja Rp150 miliar meski tahu Sritex tak memenuhi syarat.
Hukum
Senin, 22 Des 2025

Jaksa HSU Kena OTT KPK: Diberhentikan, Tunjangan & Gaji Disetop

Pemberhentian sementara merupakan prosedur otomatis ketika seorang jaksa terlibat tindak pidana, terlebih dalam perkara korupsi.
Hukum
Senin, 22 Des 2025

Kejagung: Kasi Datun Kejari HSU Kabur OTT KPK karena Ketakutan

Penyerahan TTF diklaim sebagai sikap kooperatif dan keterbukaan kejaksaan dalam mendukung proses OTT KPK.
Hukum
Senin, 22 Des 2025

Bos Sritex Lukminto Bersaudara Didakwa Korupsi Rp1,35 Triliun

Kerugian negara berasal dari pencairan kredit modal kerja Bank BJB, Bank DKI, dan Bank Jateng, berdasar laporan audit investigatif BPK.
Hukum
Kamis, 18 Des 2025

Kejati DKI Ungkap Modus RAS di Kasus Klaim Fiktif Jaminan Kerja

RAS pinjam identitas dari karyawan sejumlah perusahaan hingga bekerja sama dengan pegawai BPJS.
Hukum
Rabu, 17 Des 2025

Perceraian Atalia-RK Tak Pengaruhi Penanganan Korupsi Bank BJB

Meski RK dan Atalia resmi bercerai serta terdapat pemisahan harta, tidak menghambat KPK untuk melakukan pelacakan aset.
Hukum
Rabu, 17 Des 2025

Kejaksaan Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Rumah Subsidi di Buleleng

Akibat perbuatan KB dan IKADP ada 399 kredit pemilikan rumah bersubsidi yang dinikmati oleh orang-orang yang tidak berhak.
Hukum
Rabu, 17 Des 2025

Respons Walkot Semarang Namanya Masuk di Dakwaan Kasus Cromebook

Agustina Wilujeng Pramestuti bilang namanya masuk dalam dakwaan sebagai bagian dari proses hukum yang sedang berjalan.
Hukum
Jumat, 12 Des 2025

Uang PIP SMAN 7 Cirebon Mengalir Buat Partai dan Beli AC Kepsek

Siswa SMA Negeri 7 Cirebon tidak pernah diterima dana PIP karena dikorupsi Roni Aryanto, Tofik, Rachmasari, dan Imam Setiawan.
Hukum
Kamis, 11 Des 2025

Harta Bupati Lampung Tengah Capai Rp12 M, Ada Mobil hingga Tanah

Sebagian besar kekayaan Ardito Wijaya berasal dari aset tanah dan bangunan yang tersebar di Lampung Tengah.
Hukum
Rabu, 10 Des 2025

KPK OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Ardito Wijaya ditangkap bersama beberapa pihak terkait, namun belum terungkap kasus yang menjeratnya.
Hukum
Rabu, 10 Des 2025

Penahanan Wakil Wali Kota Bandung Tunggu Persetujuan Mendagri

Kejari Kota Bandung mengikuti prosedur ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelum menahan Erwin.
Hukum
Rabu, 10 Des 2025

Wawali Kota Bandung Jadi Tersangka Kasus Penyalahgunaan Wewenang

Kejari Kota Bandung tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemkot Bandung.
Hukum
Selasa, 9 Des 2025

Kejati Geledah 2 OPD Pemprov Papua Barat, Kasus Dermaga Marampa

Kejaksaan menyita sejumlah dokumen penting usai menggeledah Dinas Perhubungan dan Biro Hukum di lingkungan Pemprov Papua Barat.