Indeks Tindak Pidana Korupsi

Rachmad Gunadi dan Hargo Utomo dalam sidang eksepsi mengeklaim tidak ada kerugian negara serta tak ada perbuatan melawan hukum dalam kasus kakao fiktif.

Kejari memeriksa Wakil Wali Kota Bandung Erwin sebagai saksi penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemkot Bandung.

Tim penasihat hukum Dr. Rachmad Gunadi membantah tuduhan jaksa penuntut umum Kejati Jawa Tengah dan menyatakan surat dakwaan cacat materiel.

Sri Purnomo ditahan karena dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.

Kasus korupsi bermula dari rencana pengadaan biji kakao antara Direktorat PUI UGM dengan PT Pagilaran untuk program CLTI tahun 2019.

Universitas Gadjah Mada berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah terhadap Rachmad Gunadi, Henry Yuliando, dan Hargo Utomo.

Dr. Rachmad Gunadi dan Dr. Hargo Utomo akan mengajukan eksepsi. Sementara Dr. Henry Yuliando pilih langsung ke sidang pembuktian.

Kedua tersangka ditahan selama 20 hari, terhitung 23 Oktober - 11 November 2025 di Rutan Kelas IIA Palangka Raya.

Korupsi yang dilakukan Rachmad Gunadi, Henry Yuliando, dan Hargo Utomo menyebabkan UGM selaku PTN merugi Rp6,72 miliar.

Wisnu Kurniawan sempat mengelak, tapi jaksa beberkan bukti transfer uang terdakwa Andhi Nur Huda selaku eks Direktur PT Rumpun Sari Antan ke rekening Wisnu.

Dewi Kusumanita merengek minta keringanan hukuman di sidang pembacaan pledoi atas dugaan korupsi penyaluran kredit di tempat kerjanya.

Iklim investasi di Riau diklaim kondusif berkat kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Sepanjang masa adaptasi operasional Bandung Zoo, asuransi keselamatan pengunjung ditanggung pengelola.

Jonas Salean diduga melakukan pengalihan aset melalui penerbitan Surat Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling antara tahun 2004 hingga 2013.

Dua petinggi Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) itu juga dikenakan denda Rp400 juta subsider dua bulan.

Korupsi aset PTPN Regional I seluas 8.077 hektare dilakukan melalui kerja sama operasional dengan dua perusahaan.

Ketidaksesuaian antara DED dan hasil pekerjaan adalah pelanggaran serius terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas

Hakim tak sepakat dengan pendapat terdakwa, terutama soal klaim kasus ini bukan pidana sehingga Pengadilan Tipikor tak berhak menyidangkan.

Supriharjiyanto saat menjabat Kepala Seksi di Dinas ESDM Jateng mengeluarkan izin penambangan pada PT Wiwaha Wahyu Wijaya Perkasa.

Moch Maesyal Rasyid mengakui, dia menjabat sebagai Sekda sekaligus anggota TAPD yang ikut merumuskan anggaran pengadaan lahan RSUD Tigaraksa.