Indeks Tindak Pidana Korupsi

Jual beli jabatan perangkat desa melatarbelakangi Sudewo dan tujuh orang lainnya terjaring OTT KPK di Pati.

KPK belum mengungkap pihak yang terkena OTT di Pati, baik identitas maupun jumlah orang yang terjaring.

Noel Ebenezer dkk terima uang setelah menyetujui penerbitan dan perpanjangan sertifikasi serta lisensi individu K3.

Majelis hakim menilai keberatan 2 bos Sritex terhadap kewenangan Pengadilan Tipikor Semarang mengadili kasus ini tidak beralasan.

Komunikasi HM Kunang dan Iin Farihin berkaitan dengan proyek yang terafiliasi dengan sejumlah vendor rekanan penyedia barang dan jasa.

Swakelola merupakan salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi di Indonesia.

Selain Iin Farihin, KPK juga diperiksa 6 saksi lainnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (13/1/2026).

Dalam perkara kasus dugaan pemerasan K3 Kemenaker, para terdakwa tercatat dalam nomor register yang berbeda.

KPK telah memeriksa P3K Paruh Waktu Bag Umum Setda Kabupaten Ponorogo atau Ajudan Sugiri bernama Badar.

Penyidik KPK telah menyerahkan Chrisna Damayanto dan barang bukti kepada JPU terkait perkara dugaan suap pengadaan katalis di PT Pertamina 2012-2014.

Harda Kiswaya disebut berperan dalam penyusunan Perbup Sleman No 49/2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah Pariwisata.

Dakwaan terhadap Nadiem dinilai lembah dan hanya membuang waktu apabila dilanjutkan.

Penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji terus berjalan dan berfokus pada pendalaman nilai kerugian keuangan negara.

PN Jakpus menangani 162 kasus tipikor pada 2025, pada tahun sebelumnya menangani 111 kasus.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan keberatan atas eksepsi penasihat hukum mantan Bupati Sleman dua periode tersebut.

KPK juga berharap seluruh bukti terkait dugaan suap proyek di RSUD Ponorogo telah diperoleh penyidik sebelum terjadinya kebakaran.

Awaluddin Muuri terima Rp1,8 miliar dari Andhi Nur Huda untuk persiapan kontestasi memperebutkan kursi Bupati Cilacap.

Awaluddin Muuri dituntut 10 tahun, Iskandar Zulkarnain dituntut 14 tahun, sedangkan Andhi Nur Huda dituntut 18 tahun penjara.

Menurut Hotman kejaksaan tidak berwenang menangani perkara kredit Sritex yang notabene menyoal kerugian BUMD-setara BUMN di tingkat nasional.

Iwan Setiawan Lukminto bilang pengiriman produk Sritex ke luar negeri tersendat hingga berbulan-bulan akibat pandemi COVID-19.