Indeks Tindak Pidana Korupsi

KPK pernah panggil Paulus Tannos sebagai saksi dan tersangka kasus korupsi e-KTP. Namun, dia selalu mangkir.

Jaya Samaya Monong diperiksa dalam kapasitasnya sebagai eks Direktur PT SMJL, anak perusahaan BJU Group, yang turut dapat bantuan fasilitas kredit LPEI.

Proyek sumur bor di Desa Oenuntono tahun anggaran 2019 dinyatakan gagal total, karena hasil pekerjaan tak beri manfaat bagi masyarakat.

Penyidik menyita sejumlah dokumen penting dari hasil penggeledahan di PT A, DTPHP Sulsel, dan BKAD Sulsel.

Penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan penyimpangan pengelolaan keuangan di Kemantren Tegalrejo.

Saling limpah perkara antara KPK dan Kejagung diklaim telah sesuai dengan proses penanganan tiap perkara.

Pemeriksaan dilakukan untuk mengidentifikasi tersangka dan bukti korupsi penyaluran beasiswa di Aceh.

KPK menemukan mobil mewah diduga milik dr Yunus, yakni Rubicon merah N-47MA dan BMW putih L-47MA.

Eksepsi dari Rachmad Gunadi dan Hargo Utomo dinilai telah memasuki pokok perkara. Sehingga, keberatan tak masuk ruang lingkup eksepsi.

Pelimpahan berkas keempat tersangka dan barang bukti telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa peneliti Kejati Jambi.

Yunita Dyah Suminar bersaksi dalam kapasitasnya sebagai mantan Penjabat (Pj) Bupati Cilacap pada 2022-2023.

Dewi Kusumanita terbukti korupsi kredit nasabah bank pelat merah di Semarang hingga merugikan negara Rp15,9 miliar.

 

Rizal Hari Wibowo tak mau terseret kasus korupsi BUMD Cilacap, memilih menyerahkan uang muka dari Andhi Nur Huda ke kejaksaan.

Bantahan terdakwa dinilai keliru karena menyentuh ranah inti perkara yang materinya baru akan dibuktikan pada pemeriksaan pokok perkara.

SF Hariyanto mengaku tahu terjadinya peristiwa OTT KPK, sebab sedang bersama dengan Abdul Wahid saat operasi dilaksanakan.

kebakaran merusak sekitar 40% rumah milik Khamozaro Waruwu dan menghanguskan sebuah kamar.

Erwin mengakui dirinya diperiksa Kejari Kota Bandung sebagai saksi dalam kasus penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemkot Bandung.

Rachmad Gunadi dan Hargo Utomo dalam sidang eksepsi mengeklaim tidak ada kerugian negara serta tak ada perbuatan melawan hukum dalam kasus kakao fiktif.

Kejari memeriksa Wakil Wali Kota Bandung Erwin sebagai saksi penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemkot Bandung.

Tim penasihat hukum Dr. Rachmad Gunadi membantah tuduhan jaksa penuntut umum Kejati Jawa Tengah dan menyatakan surat dakwaan cacat materiel.