Masuk tirto.idIndeks Tax Amnesty
Purbaya: Selama Saya Jadi Menkeu, Tidak akan Lakukan Tax Amnesty
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menilai tax amnesty berisiko hukum bagi internal pegawai pajak dan Kemenkeu.
Purbaya Pastikan Tak Ada Audit Lanjutan Tax Amnesty Jilid II
Purbaya menekankan pemerintah akan fokus mengejar wajib pajak yang belum ikut tax amnesty dan belum melaporkan harta kekayaannya secara benar.
Alasan Kejagung Cabut Pencegahan ke Luar Negeri Victor Hartono
Anang sebut pencabutan status cegah ini dikarenakan Victor Hartono telah kooperatif selama masa penyidikan.
Menkeu Pastikan Kasus Tax Amnesty Bukan Bagian Bersih-bersih DJP
Meski begitu, Purbaya menyerahkan proses hukum kasus dugaan korupsi di DJP ini kepada Kejagung.
Status 5 Orang Dicegah terkait Kasus Tax Amnesty Masih Saksi
Kejagung memastikan eks Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi dan empat orang lainnya bukan berstatus tersangka.
Eks Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi Dicegah ke Luar Negeri
Selain Ken Dwijugiasteadi, ada empat orang lainnya juga yang dicekal. Simak selengkapnya.
Kejagung Ungkap Modus Dugaan Korupsi Tax Amnesty di Kemenkeu
Kejagung masih menyelidiki bukti suap dalam kasus dugaan korupsi tax amnesty di Kemenkeu.
Purbaya Kembali Tegaskan Tak Mau Ada Lagi Tax Amnesty
Tax amnesty berkali-kali dinilai akan menciptakan celah bagi wajib pajak untuk berlaku tidak jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Apa Itu Tax Amnesty & Kenapa Ditolak Menkeu Purbaya?
Menkeu Purbaya menolak tax amnesty karena khawatir wajib pajak akan merasa diringankan dan terkesan boleh melanggar di waktu mendatang.
Purbaya Tegas Tolak Tax Amnesty Jilid III: Jangan Kibuli Pajak
Purbaya cemas banyak wajib pajak besar justru akan mengakali peraturan jika tax amnesty dijalankan berkali-kali.
Kemenkeu Tawarkan Skema Amnesti bagi Peserta BPJS Non-Aktif
Skema amnesti ini dinilai penting karena status kepesertaan BPJS Kesehatan yang non-aktif menjadi problematik.
Tax Amnesty Jilid 3 Berlaku Kapan dan untuk Siapa Saja?
Informasi mengenai jadwal pemberlakukan RUU Tax Amnesty Jilid 3. Untuk siapa pengampunan pajak dilaksanakan?
Ironi Pengampunan Pajak saat Pemerintah Ingin Tarif PPN 12%
Pemerintah seharusnya memberikan denda besar kepada para pengemplang pajak, daripada menaikkan tarif PPN saat daya beli masyarakat melambat.
RUU Masuk Prolegnas 2025, DPR Buka Peluang Tax Amnesty Jilid III
Ketua Komisi XI, Misbakhun, mengeklaim, tax amnesty ketiga mungkin berjalan karena RUU Tax Amnesty masuk prolegnas prioritas 2025 atas inisiatif Baleg DPR.
KontraS Desak Pemerintah Hentikan Pendekatan Militeristik di Papua
Panglima TNI diminta melakukan evaluasi internal dan pengawasan atas penggunaan pasukan di Papua.
Program Pengungkapan Sukarela Berakhir, Pemerintah Kantongi Rp61 T
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) secara resmi ditutup pada hari ini, Jumat (1/7/2022). Pemerintah berhasil mengumpulkan PPh sebesar Rp61 triliun.
PPS Berakhir Hari Ini, Setoran Tembus Rp54 Triliun
Kementerian Keuangan mencatat jumlah pajak penghasilan final yang telah disampaikan dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mencapai Rp54,23 triliun.
53.348 Wajib Pajak Sudah Ikut Tax Amnesty Jilid II per 29 Mei 2022
Jumlah Wajib Pajak (WP) yang mengikuti Tax Amnesty Jilid II atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mencapai 53.348 peserta per 29 Mei 2022.
42.475 Wajib Pajak Ikuti Pengungkapan Sukarela per 11 Mei 2022
Jumlah itu terdiri dari 48.982 surat keterangan yang diajukan oleh wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
Sri Mulyani Ingatkan Wajib Pajak Tak Ikut PPS di Akhir Waktu
Wajib Pajak yang ingin mengikuti PPS bisa melakukannya sejak awal supaya dapat tarif khusus.
