Indeks Tax Amnesty

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menilai tax amnesty berisiko hukum bagi internal pegawai pajak dan Kemenkeu.

Purbaya menekankan pemerintah akan fokus mengejar wajib pajak yang belum ikut tax amnesty dan belum melaporkan harta kekayaannya secara benar.

Anang sebut pencabutan status cegah ini dikarenakan Victor Hartono telah kooperatif selama masa penyidikan.

Meski begitu, Purbaya menyerahkan proses hukum kasus dugaan korupsi di DJP ini kepada Kejagung.

Kejagung memastikan eks Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi dan empat orang lainnya bukan berstatus tersangka.

Selain Ken Dwijugiasteadi, ada empat orang lainnya juga yang dicekal. Simak selengkapnya.

Kejagung masih menyelidiki bukti suap dalam kasus dugaan korupsi tax amnesty di Kemenkeu.

Tax amnesty berkali-kali dinilai akan menciptakan celah bagi wajib pajak untuk berlaku tidak jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menkeu Purbaya menolak tax amnesty karena khawatir wajib pajak akan merasa diringankan dan terkesan boleh melanggar di waktu mendatang.

Purbaya cemas banyak wajib pajak besar justru akan mengakali peraturan jika tax amnesty dijalankan berkali-kali.

Skema amnesti ini dinilai penting karena status kepesertaan BPJS Kesehatan yang non-aktif menjadi problematik.

Informasi mengenai jadwal pemberlakukan RUU Tax Amnesty Jilid 3. Untuk siapa pengampunan pajak dilaksanakan?

Pemerintah seharusnya memberikan denda besar kepada para pengemplang pajak, daripada menaikkan tarif PPN saat daya beli masyarakat melambat.

Ketua Komisi XI, Misbakhun, mengeklaim, tax amnesty ketiga mungkin berjalan karena RUU Tax Amnesty masuk prolegnas prioritas 2025 atas inisiatif Baleg DPR.

Panglima TNI diminta melakukan evaluasi internal dan pengawasan atas penggunaan pasukan di Papua.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) secara resmi ditutup pada hari ini, Jumat (1/7/2022). Pemerintah berhasil mengumpulkan PPh sebesar Rp61 triliun.

Kementerian Keuangan mencatat jumlah pajak penghasilan final yang telah disampaikan dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mencapai Rp54,23 triliun.

Jumlah Wajib Pajak (WP) yang mengikuti Tax Amnesty Jilid II atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mencapai 53.348 peserta per 29 Mei 2022.

Jumlah itu terdiri dari 48.982 surat keterangan yang diajukan oleh wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Wajib Pajak yang ingin mengikuti PPS bisa melakukannya sejak awal supaya dapat tarif khusus.