Indeks Tax Amnesty

Wajib Pajak yang ingin mengikuti PPS bisa melakukannya sejak awal supaya dapat tarif khusus.

Per 9 Maret, DJP catat Wajib Pajak yang mengikuti Tax Amnesty Jilid II atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mencapai 20.522.

Tax Amnesty Jilid II atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berlaku sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2022.

Tarif tax amnesty jilid 2 dan ketentuan umum pelaporan harta dalam program pengungkapan sukarela (PPS) di tahun 2022, bisa dicermati di artikel ini.

Bhima menilai tax amnesty jilid II bisa jadi blunder karena malah bisa berdampak pada penurunan kepatuhan pajak.

Program tax amnesty 2016 mencatatkan nilai deklarasi harta sebesar Rp4.884,26 triliun atau setara dengan 39,9 persen PDB Indonesia.

Ketua Panja Penerimaan Komisi XI DPR Fathan meminta pemerintah untuk menemukan sumber pemasukan baru salah satunya dari cukai.

Anggota DPR Ecky Awal Mucharam menilai rencana pemerintah naikkan tarif PPN kontraproduktif dengan program pemulihan ekonomi nasional.

Soal tax amnesty jilid II, DPR akan mengkaji dan bahas secara lebih rinci di Komisi XI DPR bersama pemerintah.

Rencana Presiden Jokowi untuk menerapkan Tax Amnesty jilid II bisa menjadi blunder di tengah pandemi COVID-19, kata Indef.

Menko Airlangga sebut Presiden Jokowi telah mengirimkan surat kepada DPR RI untuk membahas rencana kenaikan tarif PPN.

Kepatuhan pajak, terutama orang-orang dengan pendapatan tinggi, masih rendah dan menjadi masalah akut yang tak kunjung terselesaikan.

Warga negara Belanda, Johnny Mahtani, mengaku menaruh dana repatriasi pajaknya Rp5 miliar di Jiwasraya.

Meski masa tahan dana berakhir, dirjen pajak memastikan bahwa dana repatriasi Rp146 triliun belum "lari" dari Indonesia.

Peningkatan utang pemerintah pusat periode Jokowi bisa dibilang tak sedikit. Penerimaan pajak jadi ujung tombak untuk membayar utang tersebut.

Tax amnesty di Jilid I tidak efisien dilakukan untuk menarik dari para pengemplang pajak sehingga jilid II dinilai tidak perlu ada.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan, data jumbo yang dipegang pemerintah untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak membuka peluang untuk kembali melakukan tax amnesty.

Peneliti perpajakan dari Indef, Mohammad Reza mengatakan bila dugaan Global Witness terbukti, berarti ada pelanggaran transfer pricing yang tak berhasil dideteksi Ditjen Pajak.

Indonesia, menurut Ace, juga terus berusaha mengembalikan uang tersebut ke Indonesia.

Ternyata Presiden Jokowi pernah menyatakan hal serupa.