Indeks Supratman Andi Agtas

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas klaim Presiden Prabowo ingin percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset.

Temuan Komnas HAM mengungkap adanya indikasi pelanggaran HAM dalam program Makan Bergizi Gratis.

Menkum Supratman mengatakan revisi UU Polri mendesak dilakukan demi merespons dinamika keamanan dan hukum yang berubah dalam dua dekade terakhir.

Penyesuaian batas usia pensiun menjadi salah satu poin krusial yang akan dibahas pemerintah bersama DPR dalam revisi UU Polri.

Menkum Supratman menegaskan, revisi UU Polri sejatinya bukan lah usulan baru karena usulan tersebut sudah ada sejak dia masih menjadi Ketua Baleg.

Supratman Andi Agtas, mengatakan pentingnya memasukkan karya jurnalistik sebagai bagian dari objek yang dilindungi dalam regulasi hak cipta.

RUU HPI juga menjadi asas petunjuk yang mengatur kapan hukum Indonesia akan berlaku.

Kemenkum akan mencabut status WNI Kezia Syifa apabila terbukti menjadi tentara Amerika Serikat.

Supratman meyebut, masyarakat telah mampu membedakan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan da yakin masyarakat tahu batasan.

Supratman menambahkan, pemerintah juga akan mengatur soal penerapan hukuman mati dalam aturan turunan KUHAP yang tengah disusun tersebut.

Menurut Menkum Supratman, perzinahan ini hanya bisa dilaporkan berdasarkan delik aduan.

Menkum Supratman mengatakan Kemenkum telah menyelesaikan 12.283.097 permohonan AHU.

Menkum Supratman mengakui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat prospektif atau berlaku ke depan.

Posbankum diharapkan dapat menjadi alat yang efektif untuk mewujudkan kedamaian di tingkat desa.

Menurut Menkum Supratman, masih ada belasan aturan turunan KUHAP harus diselesaikan dengan segera.

Supratman mengklaim pembahasan RUU KUHAP melibatkan partisipasi publik.

Supratman memandang penyadapan di bidang intelijen tidak perlu diatur dalam UU.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil.

Pemerintah memandang pembaharuan KUHAP merupakan hal penting dalam memperkuat sistem hukum nasional.

Menkum Supratman mengungkap pihak yang berwenang memungkut royalti adalah LMKN, sementara distribusi menjadi wewenang LKM.