Indeks Supratman Andi Agtas

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil.

Pemerintah memandang pembaharuan KUHAP merupakan hal penting dalam memperkuat sistem hukum nasional.

Menkum Supratman mengungkap pihak yang berwenang memungkut royalti adalah LMKN, sementara distribusi menjadi wewenang LKM.

UMKM dibebaskan dari royalti lagu karena penghasilan mereka relatif kecil.

Supratman menyebut, proposal tersebut adalah langkah nyata pemerintah memajukan ekosistem musik agar para pencipta dapat merasakan manfaat ekonomi karyanya.

Supratman memastikan, penyidik TNI tidak diatur dalam RUU KKS dan posisi penyidik bisa diisi TNI bila pelaku berasal dari instansi kemiliteran.

Supratman ingin agar royalti media dimasukkan dalam Undang-Undang Hak Cipta karena merasa pentingnya aturan royalti bagi industri media.

Supratman mengklaim ada kenaikan kinerja di bidang AHU, KI, harmonisasi undang-undang, Posbankum, hingga penerimaan PNBP di Kemenkum.

Inisiasi hukum internasional ini sebagai upaya untuk memajukan ekosistem musik agar para pencipta dapat merasakan manfaat ekonomi dari karyanya.

Supratman menilai, merek kolektif merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan yang digerakkan oleh warga desa dan kelurahan.

SK tersebut juga telah diserahkan ke PSI yang diwakili oleh Sekjen PSI, Raja Juli Antoni.

Struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia masih jauh dari transparan dan perlu menjadi perhatian pemerintah.

Supratman mengatakan proses penyidikan dalam tindak pidana siber akan mengikuti mekanisme penegakkan hukum yang telah diatur dalam KUHAP.

Karena praktik ini menimbulkan kerugian bagi negara, Supratman pun menutup layanan pelaporan pemilik manfaat korporasi secara mandiri.

Supratman mengatakan, Prabowo tak memberikan pesan khusus selain beranggapan bahwa PPP harus menyelesaikan sendiri masalah yang terjadi.

Menkum Supratman mengatakan, hasil rekonsiliasi antara Mardiono dan Agus Suparmanto menetapkan Taj Yasin sebagai Sekjen PPP dan Imam Fauzan sebagai Bendum.

Dari 3,55 juta korporasi yang wajib lapor, hanya 51,7 persen atau 1,82 juta korporasi yang baru memenuhi kewajibannya.

Supratman menyebut, keputusan tersebut merupakan hasil dari penelitian dari sejumlah berkas dan menandatanganinya pada Rabu (1/10/2025) pagi lalu.

MK menyatakan pekerja tidak lagi wajib mengikuti program Tapera.

Menkum, Supratman Andi Agtas, pemerintah tak mau ikut campur ihwal dualisme kepemimpinan PPP.