Indeks Supratman Andi Agtas

Menkum Supratman mengatakan DPR dan pemerintah masih harus segera menindaklanjuti masukan-masukan masyarakat terkait putusan MK.

Status Bulog dan BUMN Perum lainnya akan ditetukan Peraturan Presiden (Perpres).

Menkum Supratman Andi Agtas menyatakan penunjukan calon kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN menjadi wewenang Presiden Prabowo.

Supratman meyakini penandatanganan kerja sama ini akan memberikan manfaat strategis, salah satunya penguatan kepastian hukum.

Menkum Supratman Andi Agtas, mengatakan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah secara resmi masih menunggu Keppres.

Supratman mempertanyakan ramainya keluhan dari pihak yang sebetulnya tidak terkena kewajiban royalti musik.

Menkum setuju mengaudit Wahana Musik Indonesia (WAMI) buntut polemik pengelolaan royalti terkait musisi Ari Lasso.

Menteri Hukum (Menkum) RI, Supratman Andi Agtas, mengakui adanya kelalaian dalam mengawasi pengelolaan royalti musik di Indonesia.

Apabila memang Paulus Tannos tidak mau kembali ke tanah air secara sukarela, pemerintah akan menunggu persidangan permohonan ekstradisi di Singapura.

Supratman memperbarui informasi baru terkait jumlah penerima amnesti, yakni sebanyak 1.178 orang.

Supratman sebut keputusan ini merupakan bagian dari langkah politik hukum yang ditempuh pemerintah.

Kemenkum telah menerima permohonan ekstradisi dari Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri atas permintaan OJK pada Februari 2025.

Menteri Hukum, Supratman, mengatakan Satria Arta Kumbara, secara otomatis kehilangan kewarganegaraan Indonesia apabila terbukti menjadi tentara asing.

Menkum Supratman pun menegaskan bahwa pemerintah telah memenuhi tahapan pembentukan undang-undang lewat uji publik yang diselenggarakan 11 Juli 2024 lalu.

Menkum, Supratman Andi Agtas, memastikan pihaknya akan memfinalisasi DIM RUU Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Senin (23/6/2025).

Supratman mengatakan substansi utama dari PP ini adalah mencegah praktik judi online yang meresahkan masyarakat.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyebut bahwa kelanjutan dari RUU Perampasan Aset menunggu hasil evaluasi prolegnas.

Supratman menegaskan bahwa sidang yang digelar tidak berkaitan dengan ekstradisi dan pemerintah tidak bisa intervensi di sidang Paulus Tannos.

Kasus Satria jika tidak ditindak dan dievaluasi secara menyeluruh, berpotensi menjadi preseden buruk. Negara harus bagaimana?

Eks Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, yang kini bergabung menjadi militer Rusia, telah memenuhi unsur kehilangan kewarganegaraan RI.