Indeks Supratman Andi Agtas

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, membantah terdapat penambahan klausul 'wajib militer' dalam revisi Undang-undang TNI.

Mahasiswa Trisakti berunjuk rasa menolak revisi Undang-Undang TNI di DPR RI, yang akan disahkan, Kamis besok.

Supratman mengatakan, ketujuh napi anggota KKB yang dipenjara di Makassar itu diusulkan di luar 19 ribu nama yang diusulkan.

DPR RI membantah draf RUU TNI ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2025 dilakukan secara tertutup dan mendadak.

Baleg DPR RI menyetujui RUU Minerba disahkan untuk dibawa ke rapat paripurna untuk menjadi UU, Selasa (18/2/2025) besok.

Menkum Supratman, mengungkapkan dirinya telah meneken berkas ekstradisi buron kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP, Paulus Tannos.

Menteri Hukum Andi Agtas, mengatakan jumlah narapidana yang akan menerima amnesti Presiden Prabowo Subianto, sebelum lebaran berkurang menjadi 19.337.

Pemerintah masih mengkaji ulang skema pemberian IUP ke perguruan tinggi, sebagaimana tertuang dalam RUU Minerba.

DPR meminta agar ada skema pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) prioritas tanpa melalui mekanisme lelang.

Pemerintah akan menempatkan atase hukum, di KBRI di Seoul, untuk menjamin perlindungan hukum bagi WNI yang berdomisili di Korsel.

Menteri Hukum, Supratman, mengaku tak menemui kendala dalam proses pemulangan buron KPK, Paulus Tannos.

Supratman menilai, Kemenkum masih memverifikasi nama-nama pihak yang akan menerima amnesti dari Presiden Prabowo.

Pemerintah menargetkan berkas pemulangan Paulus Tannos rampung paling lambat 3 Maret 2025 sehingga bisa segera diekstradisi dari Singapura.

Kementerian Hukum engah memproses ekstradisi pemulangan buron kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos.

Pemerintah akan menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Minerba untuk nantinya diserahkan ke DPR.

Menurut Menkum, arahan Prabowo merupakan niat yang bagus untuk mengembangkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme napi.

Supratman menegaskan dalam Pasal 14 UUD 1945, Presiden RI berhak memberikan amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi.

Pemerintah tidak bermaksud serta-merta membebaskan pelaku tindak pidana, termasuk koruptor, melalui denda damai.

Supratman menjelaskan, yang dimaksud denda damai adalah penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung.

Supratman juga mengajak para eks anggota JI untuk memperkokoh ideologi Pancasila, menciptakan kehidupan yang harmonis.