Indeks Supratman Andi Agtas

Hukum
Selasa, 15 Apr 2025

Revisi KUHAP Tak Banyak Ubah Tupoksi Kejaksaan & Polri

Revisi KUHAP akan lebih berfokus pada perihal hak asasi manusia (HAM) para pelanggar hukum.
Hukum
Selasa, 15 Apr 2025

Singapura Minta Dokumen Tambahan Proses Ekstradisi Paulus Tannos

Dokumen tambahan terkait ekstradisi Paulus Tannos akan dikirimkan ke otoritas Singapura pada 30 April 2025.
Politik
Selasa, 15 Apr 2025

Menkum Soal RUU Perampasan Aset: Ini Menyangkut Politik

Menteri Hukum menjamin RUU Perampasan Aset akan sesuai dengan harapan masyarakat.
Politik
Selasa, 15 Apr 2025

Menkum Ungkap Alasan RUU TNI Belum Diteken Prabowo

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyebut Presiden Prabowo Subianto, belum menandatangani draf RUU TNI, yang telah disahkan menjadi UU.
Politik
Rabu, 19 Mar 2025

Komisi I & Pemerintah Bahas Redaksional RUU TNI secara Tertutup

Menkum, Supratman, mengaku belum mengetahui kapan RUU TNI akan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI.
Politik
Rabu, 19 Mar 2025

Menkum Bantah Ada Klausul Wajib Militer dalam Revisi UU TNI

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, membantah terdapat penambahan klausul 'wajib militer' dalam revisi Undang-undang TNI.
Sosial Budaya
Rabu, 19 Mar 2025

Demo Tolak Revisi UU TNI, Mahasiswa Adang Mobil Menhum di DPR

Mahasiswa Trisakti berunjuk rasa menolak revisi Undang-Undang TNI di DPR RI, yang akan disahkan, Kamis besok.
Hukum
Minggu, 23 Feb 2025

Menkum Sudah Ajukan 7 Napi Anggota KKB Dapat Amnesti Prabowo

Supratman mengatakan, ketujuh napi anggota KKB yang dipenjara di Makassar itu diusulkan di luar 19 ribu nama yang diusulkan.
Politik
Selasa, 18 Feb 2025

RUU TNI Masuk Prolegnas, DPR Bantah Kembalikan Dwifungsi ABRI

DPR RI membantah draf RUU TNI ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2025 dilakukan secara tertutup dan mendadak.
Politik
Senin, 17 Feb 2025

RUU Minerba Sepakat Dibawa ke Paripurna untuk Jadi UU Besok

Baleg DPR RI menyetujui RUU Minerba disahkan untuk dibawa ke rapat paripurna untuk menjadi UU, Selasa (18/2/2025) besok.
Hukum
Senin, 17 Feb 2025

Menkum Sudah Teken Surat Ekstradisi Pemulangan Paulus Tannos

Menkum Supratman, mengungkapkan dirinya telah meneken berkas ekstradisi buron kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP, Paulus Tannos.
Hukum
Senin, 17 Feb 2025

Menkum: Jumlah Penerima Amnesti Turun dari 44 Ribu jadi 19 Ribu

Menteri Hukum Andi Agtas, mengatakan jumlah narapidana yang akan menerima amnesti Presiden Prabowo Subianto, sebelum lebaran berkurang menjadi 19.337.
Politik
Kamis, 13 Feb 2025

Pemerintah Usul Skema Izin Tambang ke Kampus Lewat Keppres

Pemerintah masih mengkaji ulang skema pemberian IUP ke perguruan tinggi, sebagaimana tertuang dalam RUU Minerba.
Politik
Kamis, 13 Feb 2025

DPR Usul UKM hingga Ormas Dapat Konsesi Tambang Tanpa Lelang

DPR meminta agar ada skema pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) prioritas tanpa melalui mekanisme lelang.
Hukum
Kamis, 6 Feb 2025

Pemerintah akan Tempatkan Atase Hukum di KBRI Seoul

Pemerintah akan menempatkan atase hukum, di KBRI di Seoul, untuk menjamin perlindungan hukum bagi WNI yang berdomisili di Korsel.
Hukum
Sabtu, 1 Feb 2025

Menteri Hukum Yakin Ekstradisi Paulus Tannos Rampung Pekan Depan

Menteri Hukum, Supratman, mengaku tak menemui kendala dalam proses pemulangan buron KPK, Paulus Tannos.
Hukum
Rabu, 29 Jan 2025

Menkum Sebut Amnesti Prabowo Diberikan pada Napi Makar Non-KKB

Supratman menilai, Kemenkum masih memverifikasi nama-nama pihak yang akan menerima amnesti dari Presiden Prabowo.
Hukum
Rabu, 29 Jan 2025

Menkum: Paulus Tannos Masih WNI meski Punya Paspor Negara Lain

Pemerintah menargetkan berkas pemulangan Paulus Tannos rampung paling lambat 3 Maret 2025 sehingga bisa segera diekstradisi dari Singapura.
Hukum
Jumat, 24 Jan 2025

Kemenkum Proses Ekstradisi Buronan KPK, Paulus Tannos

Kementerian Hukum engah memproses ekstradisi pemulangan buron kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos.
Politik
Rabu, 22 Jan 2025

Bantah RUU Minerba Digagas Pemerintah, Supratman: Inisiatif DPR

Pemerintah akan menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Minerba untuk nantinya diserahkan ke DPR.