Indeks Supratman Andi Agtas

Menkum Supratman menilai pemilu demokratis tidak jarus pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung.

Kemenkum akan mencermati setiap dokumen kepengurusan organisasi yang meminta disahkan di Kementerian Hukum, termasuk PMI.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Yasonna Laoly, meminta pemerintah dan DPR segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kamar Pidana.  

Menteri Hukum tengah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut.

Kaji ulang terhadap seluruh UU, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri, untuk harmonisasi agar satu langkah dalam menuju Indonesia Emas 2045.

Supratman menerangkan, transisi pemecahan Kemenkumham menjadi 3 kementerian sudah rampung baik sarana prasarana hingga kepegawaian rampung di 2025.

Anin mengatakan, keabsahan terpilihnya ia sebagai Ketum Kadin terlihat dari kehadiran Menkumham Ketua MPR.

Nurdin Halid mengeklaim penyelenggaraan Munaslub Kadin sesuai peraturan. Ia juga menuding Arsjad Rasjid melakukan sejumlah pelanggaran.

Lembaga pemasyarakatan itu pada dasarnya adalah pembinaan, bukan justru jadi tempat penjara.

Menkumham, Supratman Andi Atgas, menerangkan, aturan terbaru revisi UU Wantimpres akan membebaskan presiden untuk menentukan jumlah anggota DPA.

Menkumham Supratman belum mendengar kabar maupun adanya arahan dari Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu.

Menurut Supratman Andi Agtas, pemerintah menunggu apakah pengesahan revisi RUU Pilkada yang menjadi inisiatif dewan dilanjutkan atau tidak.

Supratman Andi Atgas, mempertanyakan apa ada sengketa parpol di saat menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM RI.

Supratman Andi Agtas tercatat memiliki sejumlah bidang tanah & bangunan yang berada di beberapa wilayah, seperti Palu, Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Tolitoli.

Ia optimistis semua persoalan yang akan dibenahinya bisa diatasi meskipun hanya dalam waktu dua bulan.

Suparatman sebelumnya menjabat Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Nantinya setiap desa akan menerima dana desa senilai Rp2 miliar, naik dari sebelumnya sekitar Rp1,1 miliar hingga Rp1,3 miliar per tahun.

Ketua Baleg mengklaim DPR bersama pemerintah sedang membuat torehan sejarah untuk memenuhi harapan masyarakat yang menantikan kehadiran RUU TPKS.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menganggap perbaikan redaksional UU Ciptaker bisa dilakukan tanpa melalui mekanisme revisi undang-undang.

Ketua Baleg DPR RI menjamin pembahasan RUU PKS tetap akan dilakukan, tapi bukan pada Prolegnas Prioritas 2020.