Indeks Suap Kepala Daerah

News Plus
Kamis, 6 Agt

Ratapan Gus Yazid di Sidang TPPU: Saya Sedih Pisah dengan Anak

Dituntut 6 tahun penjara, Gus Yazid sebut jaksa tebang pilih dalam kasus TPPU Cilacap.
Hukum
Rabu, 5 Agt

Kasus Korupsi Pati: Sudewo Minta KPK Hadirkan Ketua DPRD

Bupati Pati nonaktif Sudewo desak KPK hadirkan Ketua DPRD Pati Ali Badruddin di sidang korupsi. Nama Ali mencuat dalam kesaksian kasus pemerasan kades.
Hukum
Selasa, 4 Agt

KPK Ungkap Bupati Kuansing Diduga Sunat TPP ASN hingga 50 Persen

Praktik lancung di Kuansing terungkap. KPK sebut Bupati Suhardiman Amby pangkas TPP ASN hingga 50 persen dan iuran paksa demi akali temuan BPK.
News Plus
Kamis, 30 Juli

Pengakuan & Penyesalan Caperdes Setor Uang untuk Bupati Sudewo

Korban suap jabatan di Pati sampai gadaikan sawah hingga jual motor demi setor ratusan juta ke Bupati Sudewo.
News Plus
Kamis, 30 Juli

Jejak Gelap Polisi KPK: Peras Bupati Pemalang dalam Pusaran OTT

OTT Pemalang singkap drama berlapis. Bukan cuma bupati yang diciduk, seorang polisi di internal KPK juga ditangkap atas kasus pemerasan.
Hukum
Rabu, 29 Juli

OTT Bupati Pemalang: KPK Sita Rp2 Miliar dan Amankan 21 Orang

OTT besar-besaran! KPK amankan 21 orang termasuk Bupati Pemalang dan sita uang Rp2 miliar terkait suap proyek serta jual beli jabatan.
News Plus
Rabu, 29 Juli

Saat Dana Hibah Berubah Menjadi Kasus Korupsi Berjamaah

Di tangan para pemburu rente, anggaran alokasi dana hibah bermiliar-miliar rupiah dari APBD justru jadi bancakan.
Hukum
Rabu, 29 Juli

KPK OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Kasus Apa?

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terjaring OTT KPK di Jawa Tengah. KPK punya waktu 1x24 jam untuk tentukan status hukum terperiksa.
Hukum
Selasa, 28 Juli

KPK Periksa Plt Gubernur Riau SF Hariyanto Terkait Uang Sitaan

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto penuhi panggilan KPK. Penyidik cecar asal-usul uang sitaan dalam kasus dugaan korupsi eks Gubernur Riau Abdul Wahid.
Politik
Senin, 27 Juli

Presiden Prabowo Bentuk 7 Kejari Baru, Ini Daftarnya

Untuk perkuat pelayanan hukum daerah, Presiden Prabowo bentuk 7 Kejari baru di berbagai kabupaten melalui Perpres Nomor 40 Tahun 2026.
Politik
Jumat, 24 Juli

Cegah Korupsi Daerah, Mendagri Setuju Dana Kampanye Diatur UU

Guna cegah kepala daerah cari modal ilegal, Mendagri Tito Karnavian setuju batasan dana kampanye diatur eksplisit dalam UU Pemilu.
Hukum
Jumat, 24 Juli

KPK Ungkap Banyak 'Bohir' Politik di Balik Korupsi Kepala Daerah

Fenomena dana dari bohir ini menjadi salah salah satu akar masalah yang memaksa kepala daerah menyalahgunakan wewenang saat menjabat.
News Plus
Kamis, 23 Juli

Dua Dakwaan KPK ke Fadia Bupati Pekalongan Tanpa Kerugian Negara

Dakwaan KPK terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq nihil kerugian negara karena fokus pada delik konflik kepentingan dan gratifikasi.
Hukum
Rabu, 22 Juli

Sidang Korupsi Pati, Sudewo Seret Nama Eks Bupati Haryanto

Bupati Pati nonaktif Sudewo menyeret nama mantan Bupati Haryanto dalam sidang korupsi jual beli jabatan. Sudewo sebut praktik uang sudah jadi rahasia umum.
Hukum
Senin, 20 Juli

Pakai Jaket Krem, Bupati Lombok Barat Tiba di Gedung KPK

Bupati Lombok Barat tiba di KPK malam ini usai terjaring OTT suap proyek. Uang tunai ratusan juta rupiah ikut disita petugas.
Hukum
Senin, 20 Juli

Grup "Langitan" Sudewo: Tak Kerja Tapi Dapat Fee Rp450 Juta

Saksi sidang korupsi Sudewo bongkar peran aktor "langitan" proyek kereta api. Perusahaan lokal dipaksa setor fee Rp450 juta meski pelaku tak ikut kerja.
Hukum
Senin, 20 Juli

Kasus DJKA: Staf Ahli Menhub Terima Rp500 Juta dari Kontraktor

Staf Ahli Menhub Robi Kurniawan akui terima Rp500 juta dari kontraktor proyek DJKA. Berdalih "uang lewat" bansos sebelum dibalikan ke KPK.
Hukum
Senin, 20 Juli

Tak Ada di LHKPN, KPK Bongkar Tumpukan Dolar Bupati Pati Sudewo

Sembunyikan dolar Rp2,87 M, eks Bupati Pati Sudewo klaim tak lapor LHKPN karena keburu digeledah KPK.
Hukum
Senin, 20 Juli

6 Fakta OTT Lombok Barat: KPK Tangkap Bupati & Sita Ratusan Juta

OTT terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, menambah daftar panjang bersih-bersih kepala daerah yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026.
Hukum
Sabtu, 18 Juli

KPK Beberkan Alasan Biaya Politik Mahal Picu Korupsi Daerah

KPK bongkar keterkaitan biaya politik mahal dengan korupsi kepala daerah, mulai dari modus atur proyek hingga tuntutan balik modal.