Indeks Sri Mulyani

Sri Mulyani mengatakan karena COVID-19, perekonomian Indonesia bisa minus 0,4 persen.

Sri Mulyani menyatakan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 akan mengalami kontraksi dan mencapai nilai negatif di tengah pandemi Corona.

Di tengah penanganan pandemi COVID-19, Sri Mulyani membuka peluang kenaikan defisit anggaran agar dapat melampaui batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sri Mulyani bakal segera mengajukan rancangan APBN Perubahan ke DPR untuk merespon situasi perekonomian di tengah pandemi corona atau COVID-19.

Sri Mulyani siapkan puluhan triliun untuk penanggulangan COVID-19 dengan memangkas anggaran di kementerian/lembaga serta dana transfer ke daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal mengguanakan protokol krisis 2008 untuk hadapi dampak COVID-19 terhadap perekonomian.

Sri Mulyani mulai membuat sejumlah asumsi makro dan memasukkan skenario terburuk menghadapi tekanan perekonomiam akibat pandemi Corona.

Presiden Jokowi ingin memberikan insentif kepada tenaga medis, baik itu dokter maupun perawat yang bekerja keras menangani pasien yang terjangkit corona COVID-19.

Total penerimaan yang masuk ke kas negara baru mencapai Rp216,6 triliun atau 9,7 persen dari target APBN.

Sri Mulyani sebut APBN dapat dipersiapkan jika opsi lockdown untuk membatasi penyebaran COVID-19 diambil pemerintah.

Defisit APBN per Februari 2020 tercatat Rp62,8 triliun.

Anggaran berasal dari alokasi anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp5-10 triliun dan  pemerintah daerah sebesar Rp17,17 triliun.

Sri Mulyani menyatakan aset negara berupa wisma atlet akan dimanfaatkan sebagai tempat isolasi pasien positif pandemi Corona atau COVID-19.

Perpres baru BPJS Kesehatan tengah disiapkan. Pembayaran pengobatan COVID akan diakomodasi di dalamnya.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran perjalanan dinas tumbuh negatif hingga akhir Februari 2020.

Presiden meminta harga BBM disesuaikan seiring dengan penurunan harga minyak dunia.

Sri Mulyani mengizinkan tiap kementerian lembaga (K/L) mengalihkan anggarannya masing-masing untuk mempercepat respons terhadap pandemi Corona atau COVID-19.

Dalam rapat daring, Menkeu Sri Mulyani telah mengeluarkan lima kebijakan.

Menkeu Sri Mulyani resmi merelaksasi pengembalian pajak atau restitusi bagi sejumlah sektor usaha yang terdampak pandemi Corona atau COVID-19.

19 sektor industri diizinkan telat bayar pajak demi mencegah dampak Corona di sektor ekonomi.