Indeks Sri Mulyani

Menteri Keuangan tengah menyiapkan peraturan pemerintah (PP) untuk pencairan tunjangan hari raya (THR) pada Mei 2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, pengelolan aset Badan Layanan Umum (BLU) milik pemerintah pusat banyak yang belum optimal dan tak produktif.

Kementerian Keuangan sedang menyiapkan aturan baru yang akan mempermudah BLU-BLU saling memberikan pinjaman dana. 

"Dari sisi anggaran tidak akan menimbulkan suatu ledakan, tetapi justru sesuatu yang jauh lebih akuntabel," kata Sri Mulyani. 

PP tersebut harus ditetapkan lebih awal di bulan April, agar penyusunan PMK tidak terlambat dan pencairan THR serta gaji ke-13 dapat diberikan tepat waktu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menginginkan banyak rekomendasi kebijakan dari para peneliti dan akademisi di Indonesia terkait tata kelola BPJS Kesehatan saat ini.

Investor terdorong dengan data yang dihasilkan dari bisnis rintisan bidang IT, karena diperlukan untuk pengembangan inovasi produk.

Menurut Sri Mulyani, ketidakseimbangan APBN itu terjadi salah satunya karena anggaran di era Presiden Soeharto menjadikan utang luar negeri sebagai penerimaan negara.

TKN Jokowi-Ma'ruf menilai lonjakan pencairan dana bansos pada Januari 2019 dibanding awal 2018 adalah hal yang wajar dan tidak politis. 

Lonjakan realisasi dana bansos yang mencapai tiga kali lipat jelang pemilu perlu diwaspadai agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

Pemerintah mengumumkan angka defisit APBN 2019 pada bulan Januari sudah mencapai Rp45 triliun atau 0,28 persen terhadap PDB.

Pendapatan negara pada Januari 2019 sudah terealisasi sebesar 5 persen dari target APBN tahun ini atau senilai Rp108,1 triliun. 

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengancam bakal memotong anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang tak melaporkan data perjanjian kontrak.

Pemerintah memutuskan untuk mengundur realisasi penyetaraan gaji perangkat desa dengan pendapatan PNS pada 2020.  

Sri Mulyani mengatakan, keterlibatan pengusaha dalam menyusun rancangan APBN 2020 diperlukan sebagai bentuk kontrol masyarakat atas kebijakan anggaran yang akan diambil pemerintah.

Menurut Sri, SDA adalah kebutuhan mendasar untuk memperkuat dan mengembangkan lebih banyak unicorn di Indonesia.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, tingginya investasi dari portofolio tak perlu dipermasalahkan, karena hal tersebut dibutuhkan dalam jangka pendek untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

Sri Mulyani menjelaskan dari utang tersebut pemerintah mampu memberikan manfaat bagi perekonomian, seperti menjaga stabiltias ekonomi, membangun infrastruktur dan menekan angka kemiskinan.

Ekonom Indef Bhima Yudistira menilai penambahan utang pemerintah memang tidak bermasalah, tapi pengelolaannya masih memiliki sejumlah kekurangan.

Dalam 4 tahun terakhir, sejak 2014 hingga 2018, utang Indonesia bertambah hingga Rp1.809,6 triliun di era pemerintahan Jokowi.