Akibat Corona, Jumlah Orang Miskin Diprediksi Bertambah 3,78 Juta

tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi akan ada penambahan orang miskin di Indonesia sekira 3,78 juta orang akibat pandemi corona Covid-19. Selain itu pemerintah juga memprediksi angka pengangguran akan naik hingga 5,2 juta orang

Usai rapat paripurna via teleconference, Selasa (14/4/2020), Sri Mulyani mengakui Gross Domestic Product (GDP) Indonesia akan sangat berat. Ia mengatakan basis GDP Indonesia dari 5,3 persen diprediksi turun hingga 2,3 persen sehingga berdampak kepada sosial dan pembangunan Indonesia. Sri Muyani mengaku jumlah warga miskin diperkirakan meningkat signifikan.

"Angka kemiskinan kita mungkin akan meningkat dalam skenario berat bisa naik menjadi, tambahan 1,1 juta orang atau dalam skenario lebih berat kita akan menghadapi kemungkinan tambahan kemiskinan 3,78 juta orang," kata Sri Mulyani.

Selain kemiskinan, pemerintah juga memprediksi ada kenaikan jumlah pegawai yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sri Mulyani memprediksi anngka pengangguran akan terus bertambah hingga hampir 3 juta orang.

"Dalam skenario berat ada kemungkinan naik 2,9 juta orang pengangguran baru, skenario lebih berat bisa sampai 5,2 juta," kata Sri Mulyani.

Pemerintah, menurut Sri Mulyani sudah mengambil sejumlah langkah untuk mencegah kemiskinan dan PHK meningkat. Setelah penerbitan Perppu 1 tahun 2020 sebagai dasar hukum perbaikan anggaran untuk penanganan pandemi pemerintah mengambil langah jangka pendek dan jangka panjang.

Di level jangka pendek, pemerintah menggunakan kartu prakerja untuk menyerap pekerja yang di-PHK. Pemerintah menggelontorkan uang hingga Rp20 triliun untuk 5,6 juta pekerja yang diperkirakan di-PHK. Program tersebut belum termasuk uang iuran perusahaan yang diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.

Kedua, pemerintah menerapkan program cash for work atau program padat karya lewat anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan dana desa. Di Kementerian PUPR, pemerintah akan meningkatkan program padat karya seperti program sektor perumahan di 1000 lokasi.

"Artinya dalam jangka pendek, dana desa juga untuk bansos dan padat karya, kami gunakan seluruh instrumen untuk membuat dampak negatif PHK dan pengurangan kesempatan kerja bisa diserap dengan mekanisme yang kami siapkan," kata Sri Mulyani.

Kemudian, dari sisi jangka panjang, pemerintah akan memperbaiki daya tahan usaha, bahkan meningkatkan daya tarik ekonomi Indonesia. Pemerintah berusaha menjaga dampak seminimal mungkin demi menarik investor ke Indonesia.

Beberapa contoh adalah menarik investor dan tetap di Indonesia lewat insentif pajak. Saat ini, pemerintah sudah memberikan insentif pajak ke industri manufaktur.

Pemerintah, lewat Kemenko Perekonomian memutuskan pemberian insentif ke 11 sektor di luar manufaktur, termasuk transportasi, hotel dan sektor lain terdampak. PPN juga dipercepat serta pajak korporasi dikurangi.

"Kemudian langkah lain dalam jangka panjang, adalah dengan omnibus law dan berbagai reform yang dilakukan. Ini tujuannya supaya sektor-sektor ini mampu bertahan dan mampu menarik modal baru. Ini yang akan kami terus perbaiki sehingga Indonesia mampu tarik kegiatan ekonomi dan kemiskinan pengangguran kembali bisa diturunkan," kata Sri Mulyani.