Indeks Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani berkata total kerugian negara dari penyelundupan mobil dan motor mewah ini mencapai Rp48 miliar.

Sri Mulyani enggan menghentikan penyaluran dana PKH meski ada temuan maladministrasi dari Ombudsman.

Sri Mulyani mengatakan PMK Nomor 181/PMK.OS/2019 tentang tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri bertujuan menertibkan pejabat dalam menggunakan uang negara.

PNS untuk Golongan III C-IV B tak bisa lagi menggunakan pesawat kelas bisnis dalam perjalanan dinas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau kepada KPK agar lebih ramah terhadap Aparatur Negeri Sipil (ASN).

Kementerian Keuangan membuka peluang untuk melikuidasi atau membubarkan perusahaan pelat merah bermasalah apabila BUMN yang bersangkutan tidak memiliki prospek cerah ke depannya.

Sri Mulyani mennyebut bahwa penyelundupan motor Harley Davidson dan 2 unit sepeda lipat Brompton bisa merugikan negara sekitar Rp532 juta–Rp1,5 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani belum bisa memastikan bentuk sanksi yang akan dijatuhkan soal dugaan penyelundupan Harley Davidson via Garuda Indonesia.

Pemerintah anggarkan Rp18,7 triliun untuk penyertaan modal negara (PMN) kepada tujuh BUMN tahun 2020.

Sri Mulyani menyatakan akan menyediakan penyertaan modal negara (PMN) khusus untuk mengurangi defisit neraca transaksi berjalan.

Menurut analisis prediksi kebangkrutan melalui Altman Z-Score, dua BUMN penerima PMN itu masuk kategori distress (darurat) dengan skor di bawah 1,3.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan pembatalan lelang dua surat utang sudah melalui perhitungan pada estimasi defisit di akhir tahun.

Sri Mulyani mengatakan proses pembahasan formula baru harga solar subsidi hampir selesai.

Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Ciputra, Rabu (27/11/2019).

CITA tak setuju dengan rencana pemerintah memasukan e-commerce ke omnibus law perpajakan.

Komisi V DPR RI tak sepakat dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal desa fiktif.

Kementerian Keuangan menghentikan sementara penyaluran dana desa sembari menunggu evaluasi Kemendagri. Per Oktober 2017 realisasi penyaluran dana desa tercatat Rp52 triliun atau 74,23 persen dari target APBN.

Kemenkeu mencatat defisit APBN per Oktober 2019 mencapai Rp289,06 triliun atau 1,8 persen dari PDB.

Pertumbuhan penerimaan perpajakan Oktober 2019 melambat menjadi 1,2 persen.

Turunnya harga komoditas SDA di pasar global membuat realisasi PNBP Oktober 2019 seret.