Indeks Sri Mulyani

Penambahan fungsi NIK menjadi NPWP tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). 

Persiapan dan penyelenggaraan PON ke-20 di Papua dibiayai sejak 2018-2021 oleh APBN mencapai Rp10,42 triliun.

Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal III 2021 capai 4-5%. Angka ini lebih rendah dari prediksi sebelumnya yakni 4-5,7% yoy.

Penyerapan insentif pajak sudah terserap Rp57,85 triliun hingga pertengahan September 2021, menurut Menkeu Sri Mulyani.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati khawatir, masalah utang yang dimiliki raksasa property China Evergrande akan mengganggu perekonomian dunia.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan Satgas BLBI telah memanggil 24 obligor dan debitur untuk menyelesaikan utang mereka.

Satgas BLBI dan PUPN telah menyita harta obligor Kaharudin Ongko Rp109,5 miliar dari total utang Rp8,2 triliun ke negara.

Dahulu Sri Mulyani mengundurkan diri karena tekanan politik yang berasal dari Bakrie. Sekarang SMI mengincar Bakrie untuk kesekian kali.

Pemerintah pusat sudah mendesentralisasi fiskal, tetapi masih banyak kepala daerah yang tidak mengoptimalkan kebijakan tersebut.

Satuan Tugas BLBI mulai menyita aset dari obligor BLBI yang menunggak utang ke pemerintah Indonesia totalnya mencapai Rp110,45 triliun.

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, realisasi anggaran PEN baru terserap Rp326,16 triliun atau 43,8 persen dari pagu Rp744,77 triliun per 20 Agustus 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap hingga semester I 2021 negara kehilangan potensi pendapatan hingga Rp48,74 triliun.

Anggaran kesehatan secara nasional pada 2022 lebih kecil dari tahun 2021. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada 2022.

Dilantik jadi Sekjen Kemenkes, Kunta Wibawa akan mendampingi Menkes Budi Gunadi Sadikin yang sama-sama tak memiliki latar belakang bidang kesehatan.

Pemerintah memutuskan memperpanjang pemberian bantuan kuota internet bagi siswa hingga dosen periode September-November 2021.

Bantuan langsung tunai (BLT) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) untuk ibu hamil, balita, pelajar sampai lansia akan tetap diberikan selama PPKM Darurat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani membebaskan bea masuk atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19.

Dana perjalanan dinas, belanja jasa dan honorarium dipangkas untuk mengatasi lonjakan COVID-19.

Pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga bisa mencapai 4 persen selama PPKM Darurat berhasil mengendalikan COVID-19.