tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi yang membengkak tahun ini akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Subsidi energi tahun ini diperkirakan tembus mencapai Rp698 triliun atau lebih tinggi dari Perpres 98/2022 sebesar Rp502 triliun.
"Untuk anggaran BBM dan listrik diperkirakan akan habis dan bahkan terlampaui hingga mencapai sekitar Rp698 triliun hingga akhir tahun ini. Maka ini akan menjadi tambahan belanja pada 2023 karena sebagian pasti diluncurkan pada tahun depan," ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait RUU APBN 2023, di Jakarta, Selasa (30/8/2022).
Dia menjelaskan, pada dasarnya anggaran subsidi dan kompensasi energi yang saat ini dipatok Rp502,4 triliun itu, sudah mengalami peningkatan dari sebelumnya dialokasikan sebesar Rp152,5 triliun. Penambahan itu dilakukan untuk menekan kenaikan harga energi di masyarakat di tengah kondisi lonjakan harga komoditas energi global.
Sayangnya, konsumsi energi itu justru paling banyak dinikmati oleh rumah tangga mampu ketimbang oleh rumah tangga miskin yang berhak menerimanya. Orang miskin hanya menikmati sekitar 5 persen dari subsidi Solar dan hanya 20 persen pada subsisi Pertalite.
"Ini mengakibatkan kesenjangan yang makin tinggi di dalam masyarakat kita," kata dia.
Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki ketepatan sasaran subsidi energi, sehingga lebih banyak dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin dan rentan yang memang membutuhkan bantuan.
Bendahara Negara itu memastikan, upaya menciptakan subsidi yang tepat sasaran itu akan dilakukan secara simultan dengan proses kalibrasi untuk mencapai paduan kebijakan yang optimal dalam mencapai keseimbangan antara tiga tujuan penting.
"Upaya mendorong ketepatan sasaran subsidi energi akan dilakukan secara hati-hati, secara bertahap, dan tetap mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi serta masyarakat pasca pandemi," pungkas dia.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
