Indeks Sri Mulyani

Masyarakat dari sisi optimismenya masih terjaga dengan posisi indeksnya berada di atas 127.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan sebanyak 61,9 persen negara-negara di dunia mengalami kontraksi.

Pembiayaan utang pada 2023 diproyeksi lebih rendah dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp696,3 triliun.

Sri Mulyani Indrawati memperkirakan, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5 persen sampai 5,02 persen pada semester I-2023.

Pemerintah menggelontorkan uang hingga 40 miliar dolar AS atau Rp612 triliun untuk kepentingan pendidikan pada 2023.

HIPMI meminta kepada pemerintah untuk mengabaikan rekomendasi yang diberikan IMF.

Sri Mulyani melaporkan, surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester I-2023 mencapai Rp152,3 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan tren perekonomian global saat ini penuh dengan kondisi ketidakpastian.

Kemenkeu mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir Mei 2023 mencapai Rp830,29 triliun.

Realisasi pembiayaan melalui penerbitan surat utang Rp150,4 triliun ini meningkat tajam dibandingkan tahun lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, APBN masih surplus sebesar Rp204,3 triliun sampai akhir Mei 2023.

Kemenkeu mencatat realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp714,6 triliun per Mei 2023.

Kronologi utang Sri Mulyani dan Jusuf Hamka, bagaimana bisa muncul angka Rp800 M?

Sri Mulyani mengatakan, UU P2SK menjadi salah satu warisan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dalam upaya menuju Visi Indonesia Emas 2045.

Sri Mulyani membagikan tips bagi pelaku industri agar bisnis berkelanjutan atau sustainable. Kunci utama yaitu tidak mengeksploitasi konsumen.

Sri Mulyani Indrawati memastikan akan memperbaiki seluruh tata kelola sumber daya manusia (SDM) di lingkungan kementeriannya.

Pemerintah dan DPR sepakat pertumbuhan ekonomi pada 2024 ditargetkan 5,1 hingga 5,7 persen.

Sri Mulyani Indrawati memastikan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berlanjut tahun depan.

Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp2.719,1 triliun hingga Rp2.865,3 triliun pada 2024, yang berasal dari penerimaan perpajakan, PNBP, hingga hibah.

Presiden Jokowi bertekad untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia pada tahun depan.