Indeks Sri Mulyani

Sri Mulyani Indrawati memastikan, pemerintah akan terus melakukan pengelolaan utang dan pembiayaan APBN dengan hati-hati di 2023.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi yang membengkak tahun ini akan membebani APBN 2023.

Kemenkeu akan menyuntik Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebesar Rp2,49 triliun.

Pemerintah akan memberikan subsidi kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta. Subsidi tersebut diberikan sebesar Rp600.000.

Tanpa subsidi, kata Sri Mulyani harga BBM Pertalite dan Solar mestinya sudah berada di atas Rp10.000 per liter.

Windfall profit yang diterima negara dari lonjakan harga-harga komoditas tak cukup menutupi subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp698 triliun.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, subsidi energi sebesar Rp502 triliun, setidaknya pemerintah bisa membangun rumah sakit (RS) sebanyak 3.333.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, alokasi subsidi energi yang mencapai Rp502 triliun tahun ini akan menciptakan kesenjangan semakin melebar.

Pemerintah masih mensubsidi BBM jenis Pertamax tahun ini. Padahal BBM dengan RON 92 itu bukan menjadi bahan bakar penugasan atau tidak subsidi.

Tahun ini alokasi pensiun PNS dianggarkan dari APBN sebesar Rp136,4 triliun. Artinya, APBN masih menanggung beban pensiun meski PNS telah membayarkan iuran.

Sri Mulyani kembali menyinggung penggunaan BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Dia kecewa, anggaran subsidi Solar masih banyak dinikmati orang kaya.

Sri Mulyani Indrawati memperkirakan, kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar bakal habis pada September dan Oktober 2022.

Sri Mulyani mengatakan, APBN 2023 menjadi instrumen menjawab tantangan dari yang sebelumnya disebabkan oleh pandemi COVID-19 menjadi risiko global.

Sri Mulyani mengatakan, rasio utang Indonesia pada Juli 2022 menurun menjadi 37,91 persen dalam waktu kurang dari dua tahun.

Sri Mulyani menyoroti sistem superannuation yang diterapkan Australia untuk warganya agar menyisihkan sebagian penghasilan demi dana pensiun. 

Sri Mulyani Indrawati mengakui, anggaran belanja pensiun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri menjadi beban bagi APBN.

Arifin Tasrif membeberkan sejumlah pertimbangan pemerintah belum juga mengumumkan nasib BBM subsidi.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah sudah mempunyai tiga skema mengenai kebijakan BBM subsidi. Namun pilihan tersebut, tidak ada yang enak.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, negara butuh anggaran hampir Rp200 triliun jika Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite dan Solar tidak dinaikkan.

Penerimaan perpajakan dapat mempercepat Indonesia menjadi negara maju. Hal ini dengan menyalurkan dana yang terkumpul untuk peningkatan kualitas pendidikan.