tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati asumsi dasar makro untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024. Mereka sepakat pertumbuhan ekonomi pada 2024 ditargetkan 5,1 hingga 5,7 persen.
"Hasil dari panitia kerja (Panja) kami sahkan dan menjadi kesepakatan pemerintah dengan Komisi XI, serta merupakan keputusan yang akan kami sampaikan dalam pembicaraan RAPBN 2024," kata Ketua Komisi XI DPR Kahar Muzakir dikutip dari Antara, Kamis (8/6/2023).
Kemudian, inflasi akan dijaga pada level 1,5 persen (yoy) sampai 3,5 persen (yoy). Lalu, nilai tukar rupiah pada level Rp14.700 per dolar AS hingga Rp15.200 per dolar AS, serta tingkat suku bunga surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun di kisaran 6,49 persen sampai 6,91 persen.
Adapun untuk target pembangunan, kisaran target tingkat pengangguran terbuka (TPT) ditetapkan dalam rentang 5 persen sampai 5,7 persen, tingkat kemiskinan di level 6,5 persen sampai 7,5 persen, rasio gini berada dalam rentang 0,374-0,377, dan indeks pembangunan manusia pada level 73,99-74,02. Sementara itu, indikator pembangunan meliputi nilai tukar petani (NTP) dalam kisaran 105-108 serta nilai tukar nelayan (NTN) 107-110.
Sri Mulyani pun menegaskan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus melakukan melakukan penelitian maupun observasi terhadap perkembangan perekonomian terkini.
"Tentu ini untuk bisa meningkatkan terus akurasi dari berbagai asumsi dasar yang akan digunakan dalam perhitungan RAPBN 2024 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden pada tanggal 16 Agustus 2023," tutur Sri Mulyani.
Sebelumnya, Sri Mulyani menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3 persen hingga 5,9 persen pada 2024. Target tersebut ditetapkan untuk menciptakan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan (sustainable) dengan mempertimbangkan berbagai risiko serta dinamika dalam negeri maupun global.
“Dengan mencermati risiko dan dinamika global dan dalam negeri, agenda pembangunan untuk tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Sri Mulyani dikutip Antara, Jakarta, Jumat (19/5/2023).
Editor: Intan Umbari Prihatin
