tirto.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp714,6 triliun per Mei 2023. Posisi ini setara dengan 31,8 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023.
"Dari sisi belanja negara APBN telah membelanjakan Rp714,6 triliun," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, di Jakarta Senin (26/6/2023).
Sri Mulyani merinci total belanja pemerintah pusat tersebut terdiri dari belanja Kementerian atau Lembaga (KL) sebesar Rp326,2 triliun dan belanja non KL Rp388,4 triliun. Adapun belanja KL utamanya dimanfaatkan untuk penyaluran BOS, PIP, penyaluran PKH, dan kartu sembako, penyaluran bantuan iuran bagi peserta PBI JKN, bantuan berencana, dan pembangunan infrastruktur.
Sedangkan belanja non KL didukung untuk pembayaran manfaat pensiun pembayaran kompensasi energi dan penyaluran subsidi. Bendahara Negara itu mengklaim belanja pemerintah pusat ini dinikmati langsung oleh masyarakat. Dia menuturkan terdapat sekitar Rp366,2 triliun yang terlah dibelanjakan langsung ke masyarakat dari total belanja pemerintah pusat sebesar Rp714,6 triliun.
"Jadi dalam hal ini 51,2 persen lebih dari separuh belanja pemerintah pusat itu sebetulnya belanja yang langsung dinikmati oleh masyarakat. Masyarakat ini terutama masyarakat miskin," katanya.
Sri Mulyani merinci seperti untuk bantuan PKH terdapat 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nilai Rp14,7 triliun dan untuk kartu sembako sebanyak 18,7 juta KPM dengan nilai Rp16,1 triliun.
"Ini langsung masuk ke dalam rumah tangga dan membantu mereka yang sangat miskin," ujarnya.
Sementara itu, Pemerintah juga telah membayar Rp 19,3 triliun untuk 96,7 juta jiwa masyarakat yang mendapatkan jasa kesehatan namun tidak membayar premi melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
