Indeks Sidang Suap Pltu Riau-1

Idrus Marham akan membacakan pledoi pada lanjutan sidang kasus dugaan suap kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 hari ini.

Jaksa tidak memasukkan pencabutan hak politik dalam tuntutan untuk Idrus Marham karena kasus suap yang membelit politikus Golkar itu terjadi sebelum ia menjabat Menteri Sosial.  

Terdakwa kasus korupsi PLTU Riau-1 Idrus Marham keberatan atas tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dinilai tidak berdasar pada fakta-fakta persidangan.

Idrus Marham akan menghadapi sidang pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini, Kamis (21/3/2019).

Terdakwa perkara dugaan suap terkait pembangunan proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham mengaku hanya berkelakar saat meminta uang Rp2,5 miliar ke Eni Maulani Saragih.

Eni Saragih, terdakwa kasus suap PLTU Riau-1 menerima vonis majelis hakim pada persidangan tingkat pertama, meski ada fakta persidangan yang tak akurat.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta batal memeriksa Terdakwa kasus PLTU Riau-1 Idrus Marham.

Pahrozi menjelaskan, mencabut hak politik seseorang sama saja membatasi hak warga negara Indonesia untuk memilih calon yang diinginkannya.

Direktur Utama PT PLN Persero Sofyan Basir akan dihadirkan menjadi saksi dalam sidang dugaan suap pembangunan PLTU Riau-1 dengan terdakwa eks Menteri Sosial Idrus Marham.

KPK tidak menutup peluang untuk menjerat nama lain dalam kasus korupsi PLTU Riau-1.

Eni Saragih membela bahwa dirinya hanya petugas partai dalam kasus suap PLTU Riau-1.

Pengakuan Eni Saragih soal pemberian amplop berisi duit 10 ribu dolar Singapura dari Menteri Jonan masih perlu diperkuat lagi dengan sejumlah bukti tambahan. 

TKN Jokowi-Ma'ruf meminta publik jangan langsung percaya terhadap keterangan saksi menyebut nama Menteri BUMN Ignasius Jonan terlibat dalam kasus suap PLTU Riau-1.

KPK masih mendalami keterlibatan Dirut PLN Sofyan Basir terkait pernyataan terdakwa Eni Saragih dalam persidangan kasus suap PLTU Riau-1.

KPK masih menunggu langkah dari JPU untuk memeriksa Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam pembuktian perkara suap PLTU Riau-1.

KPK akan tetap memprosesnya penerima aliran dana dana dari korupsi PLTU Riau-1 itu, meskipun ada sejumlah pihak mengembalikan uang rasuah yang diduga berasal dari Munaslub Golkar.

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dianggap oleh Eni Maulani Saragih tidak menerima uang suap terkait PLTU Riau-1. 

"Sebagaimana yang disampaikan penasihat hukum kami tadi bahwa kami tidak mengajukan eksepsi," kata Idrus.

Mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham didakwa menerima suap sebesar Rp2,25 miliar dalam kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau-1 di Indragiri Hulu, Riau.

Mantan Mensos Idrus Marham akan menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan suap kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Pengadilan Tipikor.