Indeks Sidang Setya Novanto

Dalam pledoinya, Setya Novanto meminta majelis hakim untuk mencabut pemblokiran rekeningnya, karena ia masih harus membiayai keluarga serta anak-anak asuhnya di sebuah pesantren.

Setya Novanto mengaku akan mengungkapkan nama baru saat sidang korupsi e-KTP dengan agenda pembacaan pleidoi.

Dari kesaksian Setya Novanto, Gamawan Fauzi berperan sebagai pemberi usul perubahan sumber pembiayaan proyek e-KTP.

Agenda sidang korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto hari ini mengagendakan pembacaan pledoi dari terdakwa.

Tim Penasihat Hukum Setya Novanto menyiapkan berkas pleidoi setebal 500 halaman lebih. Pleidoi itu akan dibacakan pada Jumat, 13 April 2018.

“Soal nama-nama yang disebut [termasuk penyebutan nama Puan dan Pramono Anung] itu juga sudah muncul di proses tersangka sebelumnya.”

Jaksa KPK mengajukan tuntutan hukuman berat bagi Setya Novanto. Dia dituntut dengan hukuman 16 tahun penjara.

Jaksa KPK menuntut Setya Novanto dengan hukuman 16 tahun penjara, membayar denda dan uang pengganti serta dicabut hak politiknya.

Menurut Jaksa KPK, Setya Novanto, Jamal Aziz, Chairuman Harahap, Markus Nari, dan Akbar Faisal bersama-sama menekan Miryam S. Haryani agar mencabut keterangannya dalam BAP.

Kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto, disebutkan dalam tuntutan Jaksa KPK, bercita rasa pencucian uang.

Surat tuntutan setebal 2.415 halaman dibacakan bergantian oleh delapan orang jaksa KPK.

Agung Laksono memberikan dukungan ke Setya Novanto dalam sidang pembacaan tuntutan hari ini.

Setya Novanto hari ini menghadapi pembacaan tuntutan oleh Jaksa KPK.

Sejumlah fakta persidangan terungkap dalam sidang e-KTP yang berlangsung sejak 13 Desember 2017. Apa saja yang jadi tuntutan jaksa untuk Novanto?

Sembari mendulang suara di NTT, Setya Novanto membangun bisnis di sana, dari proyek agrobisnis sampai PLTU. Tapi, banyak yang gagal.

Mantan bendahara umum Partai Demokrat M. Nazaruddin pernah menyebut semua ketua fraksi di DPR menerima aliran dana proyek E-KTP.

"Sebagai pribadi saya siap dikonfrontir dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja, 'monggo monggo' saja, termasuk di persidangan, karena ini sudah menyangkut integritas," kata Pramono Anung saat membantah tuduhan Setya Novanto.

Novanto mengkonfirmasi soal uang proyek e-KTP ke Pramono Anung saat menghadiri salah satu hajatan pejabat negara di Kota Solo, Jawa Tengah.

Setya Novanto menyebut Menko PMK Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga menerima aliran dana dari korupsi KTP-elektronik. Politikus PDIP ramai-ramai membantahnya.

Pengembalian uang Rp5 miliar dari Setya Novanto ke KPK diduga dialirkan Irvanto ke Rapimnas Partai Golkar pada 2012.