Indeks Sidang Ahok

Ketua Tim JPU menyatakan salah satu pertimbangan ditundanya pembacaan tuntutan adalah adanya surat dari Kapolda Metro Jaya.

Ketua Tim JPU Ali Mukartono dalam persidangan kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditegur oleh Ketua Majelis Hakim Dwiarsi Budi Santiarto karena meminta jadwal pembacaan tuntutan terhadap Ahok ditunda.

JPU menunda pembacaan tuntutan dalam sidang dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena belum menyelesaikan penyusunan berkas tuntutan, Selasa (11/4/2017). Sidang pembacaan tuntutan akan diagendakan kembali pada Kamis (20/4/2017).

PN Jakarta Utara menyatakan tetap dengan ketetapan majelis hakim pada sidang sebelumnya pada 4 April untuk menyelengarakan pembacaan tuntutan di sidang Ahok hari ini.

Hasoloan mengatakan, persidangan besok tetap mengagendakan pembacaan tuntutan kepada Ahok selaku terdakwa.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengatakan, pihaknya juga telah menyiapkan personil untuk melakukan pengamanan sidang lanjutan Ahok.

Polisi terus melakukan sejumlah langkah untuk mencegah tindakan yang berpotensi membuat gaduh.

Muhammadiyah tidak mengambil sikap resmi dalam permasalahan penundaan persidangan dugaan penistaan agama yang menyeret nama Ahok.

Indonesia Police Watch (IPW) menilai surat permintaan Kapolda Metro Jaya ke PN Jakarta Utara, yang meminta penundaan persidangan lanjutan kasus penistaan agama, bentuk intervensi ke lembaga peradilan.

Terkait agenda pembacaan tuntutan sidang penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Pengadilan Negeri Jakarta Utara tetap melanjutkan jadwal pembacaan tuntutan tetap pada Selasa, 11 April 2017. Namun Jaksa Agung HM Prasetyo justru setuju menunda agenda pembacaan tuntutan Ahok.

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan menyarankan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara agar menunda sidang lanjutan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjelang pencoblosan Pilkada putaran kedua 2017.

Dalam persidangan kasus dugaan penistaan agama, terdakwa Basuki Tjahaja Purnama membocorkan cara agar tidak meledak-ledak dan mengomel di hadapan publik.

Ketua JPU Ali Mukartono sempat bersitegang dengan terdakwa Ahok dan penasehat hukum Humprey R Djemat saat Ali berusaha menyamakan konteks pidato Ahok di Kepulauan Seribu dengan pernyataan Ahok kepada media massa di Balai Kota.

Majelis Hakim PN Jakarta Utara menetapkan sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Ahok akan dilanjutkan dengan agenda tuntutan dari JPU pada Selasa 11 April 2017 dan dapat disiarkan langsung oleh media massa.

Persidangan dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki T Purnama menyisakan perdebatan seru. Ahok dan jaksa berdebat mengenai konteks kata "dibohongi" saat Ahok berbicara di Kepulauan Seribu.

Alasan Ahok membahas surat Al Maidah ayat 51 di pidatonya saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu ialah karena ingin meyakinkan peserta sosialisasi program bantuan budidaya ikan kerapu. 

"Pak Basuki pidato dalam rangka budidaya perikanan. Lalu didukung pendapatnya itu, dilegitimasi diperkuat oleh tokoh seorang Gus Dur, kok bisa diadili? Sementara Pak Rizieq ngomong seperti itu kok tidak diapa-apain. Adil tidak? Ini tidak lain tidak bukan untuk rekayasa menjegal Pak Ahok sebagai Gubernur," kata anggota tim kuasa hukum Ahok, I Wayan Sudirta.

Kuasa hukum Ahok memutar video ceramah imam besar FPI, Rizieq Shihab di persidangan ke-17 perkara penistaan agama karena diduga memuat ujaran kebencian dan jadi bukti kasus ini manuver politik terkait Pilkada DKI Jakarta.

Pengajuan barang bukti video Buni Yani berawal saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta agar video Buni Yani tidak disita dan ada penetapan pengadilan. Mereka mengatakan, video Buni Yani hanya digunakan untuk perkara Buni Yani.

Video yang diputar jaksa adalah video Ahok yang sedang memarahi bawahannya saat memimpin rapat internal pemerintah Provinsi DKI Jakarta.