Indeks Setya Novanto

Kuasa Hukum Setya Novanto dalam sidang kasus korupsi e-KTP, Ketut Mulya Arsana menyatakan bahwa dirinya optimis menang dalam sidang praperadilan kali ini.

Sidang praperadilan Setnov kali ini, KPK akan menayangkan cuplikan pembacaan dakwaan Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (13/12/2017).

Sebanyak 24 pengacara mendampingi Setya Novanto dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi e-KTP yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sidang perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto bakal digelar, Rabu pagi ini.

Pengacara Setya Novanto mengaku, kondisi kesehatan kliennya tidak stabil. 

KPK enggan berandai-andai soal hasil akhir sidang praperadilan yang diajukan Setya Novanto

Pengadilan Tipikor Jakarta membantah mencegah akses publik untuk melihat sidang Setya Novanto dengan melarang persidangan itu disiarkan secara langsung.

Polda Metro Jaya mengaku tidak akan menyiapkan pengamanan khusus jelang proses sidang Setya Novanto besok (Rabu, 13/12).

"Bahwa 'ne bis in idem' itu memang tidak boleh tetapi terhadap perkara yang sudah mempunyai putusan yang tetap berarti bahwa perkara itu sudah masuk pokok perkara," kata Komariah.

DPR menunggu Golkar satu suara sesuai dengan hasil rapat Bamus DPR kemarin Rabu (11/12/2017) yang memutuskan untuk memberi waktu Golkar membahas nama pengganti Novanto sesuai mekanisme internal partai.

"Sidang terbuka untuk umum, cuma tidak live saja," kata Humas Pengadilan Jakarta Pusat, Ibnu Basuki Wibowo.

Agenda sidang lanjutan praperadilan Setya Novanto hari ini, KPK akan menghadirkan tiga ahli hukum sebagai saksi dan mempertimbangkan hadirnya saksi fakta.

Terjadi perbedaan pandangan antara KPK dengan Mudzakir sebagai saksi ahli dari pihak Novanto.

"Ini juga seharusnya ditangkap oleh pengadilan yang membuat jadwal, jangan sampai jadi permainan waktu," kata saksi ahli di praperadilan di sidang Setnov, Mudzakir.

"Jadi enggak perlu kasih tahu ke anggota fraksi lainnya. Ini ada surat masuk langsung dorong," kata Ketua Fraksi Golkar Robert J. Kardinal.

Tindakan Setya Novanto menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR menggantikan dirinya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, baik yang diatur dalam UU MD3 maupun Tata Tertib DPR.

Firman Wijaya mengaku masih mendiskusikan persiapan sidang perdana kasus korupsi e-KTP Setya Novanto.

Jubir Komisi Yudisial, Farid Wajdi menyatakan bahwa meski belum menerima laporan dugaan pelanggaran etik di sidang kasus e-KTP, pihaknya akan terus memantau proses persidangan kasus tersebut.

Mudzakir menyatakan bahwa pihak termohon dalam hal ini KPK akan sia-sia jika menggunakan bukti yang dinyatakan tidak sah dalam putusan praperadilan sebelumnya.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) R Siti Zuhro menyatakan bahwa, pergantian lembaga negara DPR RI merupakan persoalan serius sehingga harus disikapi dengan serius.