Indeks Setya Novanto

Rapat Bamus DPR dilakukan dengan agenda membahas surat pengunduran diri Setya Novanto dan penunjukan Ketua DPR RI yang baru.

Ubedillah menilai Setya Novanto tidak bisa memberi keputusan dan menunjuk seseorang menggantikan posisi dirinya, karena kini semua kendali Partai Golkar ada di tangan Idrus Marham.

Menjelang sidang e-KTP, KPK terus memantau kesehatan Setya Novanto agar dapat mengikuti persidangan.

"Dan sekaligus dalam surat pengunduran dirinya (Setnov) itu menunjuk saudara Azis Syamsudin sebagai penggantinya," kata Sudding.

Ia mundur lagi dari kursi Ketua DPR karena jadi tersangka kasus KTP-elektronik. Sebelumnya gara-gara "Papa minta saham."

Ada 6 nama yang disebut-sebut bakal maju sebagai calon Ketua Umum Golkar, yaitu Airlangga Hartarto, Idrus Marham, Azis Syamsudin, Wisnu Suhardono, Priyo Budi Santoso, dan Titiek Suharto.

Menurut Doli Kurnia, sikap Setya Novanto atas surat penunjukan pergantian Ketua DPR RI tersebut ilegal dan bisa mempermalukan lembaga negara. 

Soal pengunduran diri Otto Hasibuan dan Fredrich Yunadi, Ketut mengatakan dirinya tak tahu soal itu.

Salah satu yang disoroti oleh Kepala Biro Hukum KPK, Setiadi adalah soal dalil dari kuasa hukum Novanto terkait ne bis in idem.

"Jadi kami memohon kepada hakim untuk tetap diberikan perlindungan pada hak-hak asasi dari klien kami sehingga sebelum tanggal 13 (Desember) sudah ada putusan Yang Mulia," kata Ketut.

Dari lima hakim yang akan menjadi pengadil Setya Novanto, hanya Hakim Yanto yang baru menangani kasus e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun.

ICW berpendapat kemungkinan hakim tunggal Kusno untuk mempercepat putusan praperadilan masih terbuka.

"Surat ini rahasia, bagaimana pemohon (Novanto) bisa mendapatkan surat rahasia di internal KPK," kata Efi Laila.

KPK inginkan jadwal persidangan praperadilan tetap sesuai seperti yang sudah ditetapkan.

Sebagai pihak pemohon, kuasa hukum Setya Novanto diyakini akan meminta percepatan putusan praperadilan untuk menyelamatkan kliennya.

Saat ini Setya Novanto sudah tidak menyandang status sebagai tersangka melainkan telah menjadi terdakwa.

Fredrich menyatakan mundur karena ada perbedaan pendapat dengan kuasa hukum Setya Novanto lainnya.

Kuasa hukum Setya Novanto akan mengklarifikasi ke kliennya soal status keaslian surat Ketua DPR RI ke Jokowi.

Salah satu poin yang disebutkan Novanto dalam surat itu adalah dirinya mengaku sedang dikriminalisasi terkait kasus e-KTP.

Kedekatan itu digunakan untuk membentuk tiga konsorsium yang terafiliasi dengan Narogong yaitu Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Astagraphia dan Murakabi.