Indeks Setya Novanto

Kuasa hukum Setya Novanto akan mengklarifikasi ke kliennya soal status keaslian surat Ketua DPR RI ke Jokowi.

Selain Yanto, anggota majelis hakim yang akan mengadili Setya Novanto meliputi Frangki Tambuwun dan Emilia Djajasubagja, serta hakim ad hoc Dr Anwar dan Ansyori Syaifudin.

Usaha mempersoalkan status penyidik/penyelidik independen pernah dilakukan dalam praperadilan tersangka mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Peornomo.

Salah satu poin yang disebutkan Novanto dalam surat itu adalah dirinya mengaku sedang dikriminalisasi terkait kasus e-KTP.

Saat ini muncul lima nama yang digadang-gadang bakal diutus Partai Golkar untuk memimpin parlemen.

Menurut hakim tunggal yang memimpin sidang praperadilan, Kusno, proses praperadilan akan tetap dilanjutkan hingga ada sidang pokok perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut JPU KPK, pelimpahan dakwaan tersebut sudah sewajarnya dan berkas perkara sudah lengkap.

Berkas dakwaan dan BAP itu ada di dalam enam buku yang dibawa oleh JPU KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pukul 15.50 WIB.

KPK menyatakan berkas penyidikan kasus korupsi e-KTP dengan tersangka Setya Novanto sudah selesai dan dinyatakan lengkap atau P21.

Berkas perkara Setya Novanto sudah P21.

Fredrich Yunadi menolak mendampingi Setya Novanto dalam rangka penyusunan kelengkapan berkas perkara korupsi e-KTP. Alasannya, sibuk dan minta ditunda besok.

KPK mulai menyiapkan surat dakwaan untuk Setya Novanto sekaligus bersiap menghadapi prapedilan yang diajukan tersangka korupsi e-KTP itu.

KPK masih melakukan pemberkasan untuk tersangka kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto.

KPK menyatakan bahwa hingga saat ini, belum ada pelimpahan berkas karena masih dalam tahap proses penyelidikan.

Sidang perdana praperadilan Setya Novanto akan dilaksanakan pada Kamis 7 Desember 2017.

Saksi ahli tidak akan berbicara mengenai materi perkara.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat menegaskan bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar harus dimanfaatkan oleh warga partai untuk memperbaiki kondisi citra partai yang kian terpuruk

Menurut Ketut, KPK sengaja mengulur waktu agar kasus Novanto bisa dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi.

Ketua DPR sekaligus tersangka korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta.

Ketidakhadiran KPK ini berkebalikan dengan pernyataan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, kemarin.