Indeks Setya Novanto

Sidang gugatan pembatalan pembebasan bersyarat Setya Novanto di PTUN Jakarta memasuki tahap pembuktian, dengan dugaan cacat formil dan substansi pada SK.

Pada lelang kali ini, KPK akan melelang sebanyak 176 lot barang, termasuk rumah Setnov, dengan rincian 73 lot barang bergerak dan sisanya tak bergerak.

Setya Novanto selama mendekam di Lapas Sukamiskin dianggap kerap melanggar sejumlah aturan.

Ketua KPK, Setyo Budianto, mengatakan bebas bersyarat yang didapat Setya Novanto, harus dijalankan meski ada pihak yang merasa kurang adil.

Setya Novanto dinyatakan bebas bersyarat per 16 Agustus 2025 setelah mendapatkan remisi. Lantas, apa alasan remisi Setnov?

KPK berkoordinasi dengan Bareskrim Polri terkait dengan kasus TPPU yang menjerat Setya Novanto.

Doli memastikan Setya Novanto masih berstatus kader Partai Golkar karena tak pernah diberhentikan maupun mengundurkan diri.

Soedeson mengatakan setiap pihak terpidana berhak mendapatkan remisi apabila ia berkelakuan baik, termasuk Setya Novanto.

Menurut KPK, kasus tersebut termasuk kejahatan serius bukan hanya karena besarnya kerugian negara, melainkan degradasi kualitas pelayanan publik.

Menurut Sudirman, hukum yang berlumuran korupsi membuat rasa tak adil mendominasi suasana batin rakyat.

Sejak awal perjalanan kasus hukumnya, sampai dengan bebas bersyarat banyak drama dari kasus Setya Novanto.

Meski telah bebas bersayarat pada Agustus 2025, Setya Novanto baru bisa kembali mengemban jabatan publik 2,5 tahun setelah bebas murni pada 2029. 

Program tersebut, disebutnya, membantu warga binaan lain yang membutuhkan bimbingan dan informasi terkait persoalan hukum.

Dengan status bebas bersyarat Setya Novanto wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan sebulan sekali sampai April 2029.

Rika mengatakan, pemberian pembebasan bersyarat adalah hak bagi warga binaan yang telah memenuhi ketentuan hukum UU Pemasyarakatan, termasuk untuk Setnov.

Setya Novanto resmi keluar dari Lapas Sukamiskin per tanggal 16 Agustus 2025 dalam kasus korupsi e-KTP dan dikenakan wajib lapor hingga bebas murni.

Maqdir Ismail mengeklaim Setya Novanto sempat duduk di Komisi III DPR RI, sehingga tak ada kaitan dengan korupsi e-KTP.

Meski begitu, Johannis mengingatkan bahwa korupsi tetaplah kejahatan luar biasa yang butuh penanganan luar biasa pula.

KPK memeriksa mantan terpidana kasus korupsi e-KTP, Andi Narogong, sebagai saksi dalam pengembangan perkara tersebut.

Moeldoko mempertanyakan kasus Setya Novanto dipersoalkan kembali sekarang dengan munculnya pernyataan dari eks Ketua KPK Agus Rahardjo.