Indeks Setara Institute

Kenaikan skor pada 2025 mengindikasikan kondisi toleransi di Indonesia tergolong cukup baik dan terus menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan.

Mundurnya Kabais serta ketidaktransparanan penanganan kasus penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus, oleh kepolisian jadi dasar pembentukan TGPF.

Perpol Nomor 10 Tahun 2025 justru berpotensi mengalihkan fokus institusi ke arah perluasan pengaruh kelembagaan.

Ikhsan menilai, kebijakan tersebut berpotensi upaya rekonsolidasi militerisme struktural di Indonesia dan langkah mundur dari semangat reformasi 1998.

Hendardi menilai keterlibatan BAIS di lapangan bersama massa aksi, adalah tindakan yang salah dan keliru.

Tugas TNI di kantor kejaksaan memperkuat sinergi antara dua lembaga, tapi dikhawatirkan langgar batas sipil-militer dan ganggu independensi hukum.

Kasus penyerangan mahasiswa Katolik Unpam yang sedang berdoa Rosario, bentuk cerminan lemahnya ekosistem toleransi di Indonesia.

Pada 2022 rata-rata IKT nasional mencapai nilai 5,03. Sedangkan 2023 skornya 5,06.

Setara Institute menilai pasal penodaan agama sudah problematik baik dalam hal substansi maupun penerapannya di peradilan.

Riset SETARA juga menunjukkan 24,2% siswa SMA masuk kategori intoleran pasif, 5%  kategori intoleran aktif, dan 0,6% kategori potensi terpapar intoleransi.

SETARA mencatat gereja menjadi yang paling banyak diganggu dengan jumlah 21 tempat ibadah: 18 gereja Protestan dan 3 gereja Katolik.

Peristiwa pelarangan peribadatan jemaat HKBP Betlehem menguatkan fakta bahwa Jawa Barat merupakan daerah dengan gangguan rumah ibadah terbanyak.

Sejak Cilegon menjadi kota yang plural, penolakan terhadap rumah ibadah non-muslim justru makin santer terdengar. Selamat datang di kota tanpa gereja.

Setara Institute meminta BPIP dan BNPT tidak melakukan kerja-kerja seremonial untuk mencegah radikalisme dan intoleransi.

Mengapa publik dan pejabat daerah selalu ribut tentang predikat kota toleran yang dikeluarkan Setara Institute?

Kota Singkawang dinobatkan sebagai kota paling toleran di Indonesia, menurut riset Setara Institute.

Dalam persoalan Ahmadiyah di Sintang, Setara Institute menilai pemerintah daerah lebih tunduk pada tuntutan kelompok intoleran ketimbang konstitusi.

Setara Insititute mencatat dari 422 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) selama tahun 2020 didominasi pelaku dari aktor negara.