Indeks Ruu Cipta Lapangan Kerja

Jokowi mengatakan, pencabutan PPKM maupun PSBB tidak berkorelasi dengan agenda percepatan pemulihan ekonomi.

Pemerintah bersama Badan Legislasi DPR RI membahas RUU Cipta Kerja sebanyak 3-4 kali setiap pekan.

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Ledia Hanifah, mengkritik sanksi pidana bagi pemalsuan ijazah di Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang sedang gencar dibahas pemerintah dan DPR RI.

PKS mengkritik langkah pimpinan DPR RI yang mengizinkan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja saat masa reses anggota dewan sedang berlangsung.

Baleg DPR RI menyetujui sepuluh DIM klaster Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) RUU Cipta Kerja diantaranya DIM 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, dan 105.

Penamaan RUU Cipta Kerja ini diklaim sebagai wujud pelaksanaan janji Presiden Joko Widodo saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Judul RUU Cipta Lapangan Kerja dinilai sesuai dengan pidato Presiden Joko Widodo dalam pidatonya usai pelantikan Oktober lalu.

Ketua Partai Golkar Airlangga menambahkan, poin buruh juga akan dimasukkan dalam proses di DPR.

Mahfud MD menuding banyak penolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja berdasarkan "gosip."

Pemerintah diminta fokus untuk menegakkan implementasi hak buruh yang sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 daripada RUU Cipta Kerja.

Puan menuding pemerintah tak maksimal dalam melakukan sosialisasi sehingga meminta pemerintah lebih dulu mensosialisasikan RUU Cipta Kerja.

"Kami berpendapat [RUU Cipta Kerja] tidak sesuai apa yang diharapkan oleh presiden," kata Presiden KSPI Said Iqbal.

Politikus Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mendesak pemerintah menarik RUU Cipta Kerja serta menghapus Pasal 170 dalam RUU itu.

Pemerintah menghapus faktor inflasi serta mengubah pendekatan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi menggunakan pertumbuhan ekonomi daerah.

Yasonna mengatakan bila kata undang-undang dalam pasal tersebut salah ketik, di mana seharusnya yang tertulis adalah kata perundang-undangan.

Menurut Sodik Mudjahid pengesahan pasal 170 dalam RUU Cilaka nantinya bisa membawa Indonesia menjadi negara otoriter karena kekuasaan penuh ada di pemerintah.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim telah melibatkan banyak pihak buruh dalam pembentukan Omnibus Law RUU Cipta Kerja padahal hanya diberikan sosialisasi saja.

Sebelumnya, pemerintah memberi nama dengan RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) namun diganti menjadi RUU Cipta Kerja.

Surpres dan draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diserahkan ke DPR sekitar pukul 13.00 WIB siang ini.

Menaker Ida Fauziyah menjelaskan formula baru penghitungan pesangon dalam RUU Cilaka