tirto.id - RUU Omnibus Law Cipta Kerja (sebelumnya disebut RUU Cilaka) belum kunjung dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI padahal legislator akan menjalani masa reses mulai Jumat, 28 Februari 2020 hingga 23 Maret 2020 mendatang. Namun Ketua DPR Puan Maharani tak menganggap sebagai suatu masalah besar.
"Ini bukan masalah berapa lama waktunya cepat atau lambatnya. Kalau bisa cepat buat apa dilama-lama," kata Puan di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Pemerintah sendiri telah menyerahkan draf RUU Cilaka ke DPR sejak 12 Februari 2020 lalu. Namun rupanya ada banyak pasal yang diprotes oleh masyarakat khususnya pada poin-poin terkait ketenagakerjaan dan lingkungan hidup.
Puan menuding pemerintah tak maksimal dalam melakukan sosialisasi sehingga meminta pemerintah lebih dulu mensosialisasikan RUU ini. Politikus PDIP itu khawatir jika draf RUU Cipta Kerja itu dibahas terburu-buru maka akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
"Jadi jangan sampai timbul kegaduhan karena ada prasangka bahwa kami sebetulnya menutupi atau tidak terbuka. Jadi kami mau terbuka, kami mau sosialisasi, kami mau sampaikan bahwa ini untuk rakyat," kata Puan.
Pemerintah sendiri saat ini tengah menggenjot proses politik untuk menggolkan RUU Cipta Kerja. Menteri Koordinator Perekonomian cum Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Presiden PKS Sohibul Iman. Dari hasil pertemuan tersebut, Airlangga mengklaim partai oposisi itu telah menyatakan dukungannya pada RUU Cipta Kerja.
"PKS setuju transformasi struktural. dan secara prinsip mendukung Omnibus Law, baik perpajakan maupun cipta kerja. karena perpajakan cipta kerja ini satu paket seluruh insentifnya ada di perpajakan dan strukturnya ada di cipta kerja," kata Airlangga di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta pada Rabu (26/2/2020).
Airlangga mengakui, koalisi pemerintah saat ini menguasai 75 persen kursi di parlemen, dan dukungan dari mereka sudah final. Namun, menurutnya pemerintah ingin melibatkan seluruh pihak dalam penyusunan RUU Cilaka karenanya pemerintah melakukan proses politik ke partai-partai oposisi.
"Sama seperti yang diinginkan masyarakat semakin banyak yang terlibat dalam proses tentu akan semakin baik," katanya.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Bayu Septianto
