Indeks Revisi Uu Kpk

Aksi protes ini ramai dengan tagar #GejayanMemanggil.

Selain melempari gedung KPK dengan telur, massa dari PMII juga membakar ban bekas.

Pemerintah pakai argumen HAM saat mendorong penyadapan harus pakai izin. Padahal di satu sisi banyak pekerjaan rumah terkait HAM yang tidak mereka selesaikan.

Kewenangan KPK menerbitkan SP3 dinilai berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi.

Setelah ditolak berkali-kali oleh Mahkamah Konstitusi, DPR akhirnya menyepakati pemberian kuasa SP3 kepada KPK

Sekitar 800-an mahasiswa dari berbagai kampus turun ke jalan menuntut keputusan kontroversial pemerintah terhadap revisi Undang-Undang KPK di depan gerbang gedung DPR/MPR, Gatot Soebroto, Jakarta pada Kamis (19/9/19).

Massa Kamisan mengritik langkah DPR dan pemerintah yang meloloskan undang-undang bermasalah tetapi tidak undang-undang penting. Massa pun meneriakkan Jokowi fasis dan anti-demokrasi

Mahasiswa menganggap revisi UU KPK hanya melemahkan lembaga antirasuah itu.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyoalkan posisi pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum. Ahli pidana Hibnu Nugroho menyebut pimpinan kini hanya simbol organisasi.

Beberapa kelompok akan mengajukan judicial review terhadap UU KPK yang baru direvisi.

23 anggota DPR periode 2014-2019 tersangkut korupsi. Para anggota DPR periode ini pula yang semangat merevisi Undang-Undang KPK.

Korupsi dapat mengurangi kualitas pertumbuhan ekonomi dan semakin melebarkan jurang ketimpangan.

Mekanisme pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN tertuang dalam Pasal 69B dan 69C UU Nomor 30/2002 tentang KPK.

Dewan Pengawas KPK dinilai bisa digunakan sebagai kaki tangan presiden dan DPR untuk mengintervensi komisi antirasuah.

Tantangan KPK ke depan yakni penyadapan tak bisa longgar karena harus izin dahulu ke Dewan Pengawas.

Independensi pegawai KPK akan dijamin dalam periode kepemimpinannya ke depan meski pegawai jadi ASN.

Menurut Wiranto, penyadapan lewat izin Dewan Pengawas akan menjauhkan KPK dari tuduhan bertindak sewenang-wenang.

Wiranto menegaskan, revisi UU KPK yang menyatakan KPK sebagai eksekutif merupakan konsekuensi putusan MK sehingga lembaga antirasuah harus tunduk pada UU KPK yang direvisi.

Bentrok terjadi antar massa penolak Ketua KPK terpilih Firli Bahuri dengan polisi yang berjaga di gedung KPK.

Tim Transisi bentukan KPK sebagai respons kepada Presiden Joko Widodo, karena hingga kini Presiden belum juga merespons surat dari pimpinan usai UU KPK direvisi.