Indeks Revisi Uu Kpk

Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMY Fajar Junaedi ikut turun ke jalan untuk mendukung gerakan #GejayanMemanggil.

Para mahasiswa menolak rencana pengesahan RKUHP, UU KPK hasil revisi, dan beberapa RUU lainnya.

Sejumlah pendemo telah berada di lokasi unjuk rasa yakni persimpangan Gejayan atau Jalan Afandi.

Aksi dilakukan di jalan Gejayan Yogyakarta, mereka mendesak pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK.

Aksi protes ini ramai dengan tagar #GejayanMemanggil.

Selain melempari gedung KPK dengan telur, massa dari PMII juga membakar ban bekas.

Pemerintah pakai argumen HAM saat mendorong penyadapan harus pakai izin. Padahal di satu sisi banyak pekerjaan rumah terkait HAM yang tidak mereka selesaikan.

Setelah ditolak berkali-kali oleh Mahkamah Konstitusi, DPR akhirnya menyepakati pemberian kuasa SP3 kepada KPK

Kewenangan KPK menerbitkan SP3 dinilai berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi.

Sekitar 800-an mahasiswa dari berbagai kampus turun ke jalan menuntut keputusan kontroversial pemerintah terhadap revisi Undang-Undang KPK di depan gerbang gedung DPR/MPR, Gatot Soebroto, Jakarta pada Kamis (19/9/19).

23 anggota DPR periode 2014-2019 tersangkut korupsi. Para anggota DPR periode ini pula yang semangat merevisi Undang-Undang KPK.

Massa Kamisan mengritik langkah DPR dan pemerintah yang meloloskan undang-undang bermasalah tetapi tidak undang-undang penting. Massa pun meneriakkan Jokowi fasis dan anti-demokrasi

Mahasiswa menganggap revisi UU KPK hanya melemahkan lembaga antirasuah itu.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyoalkan posisi pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum. Ahli pidana Hibnu Nugroho menyebut pimpinan kini hanya simbol organisasi.

Tantangan KPK ke depan yakni penyadapan tak bisa longgar karena harus izin dahulu ke Dewan Pengawas.

Beberapa kelompok akan mengajukan judicial review terhadap UU KPK yang baru direvisi.

Korupsi dapat mengurangi kualitas pertumbuhan ekonomi dan semakin melebarkan jurang ketimpangan.

Mekanisme pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN tertuang dalam Pasal 69B dan 69C UU Nomor 30/2002 tentang KPK.

Dewan Pengawas KPK dinilai bisa digunakan sebagai kaki tangan presiden dan DPR untuk mengintervensi komisi antirasuah.

Independensi pegawai KPK akan dijamin dalam periode kepemimpinannya ke depan meski pegawai jadi ASN.