Indeks Revisi Uu Kpk

Dalam waktu bersamaan KPK menghadapi dua serangan: revisi UU dan calon pimpinan diduga bermasalah tengah mengikuti seleksi tahap akhir di DPR RI.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pelemahan kelembagaan KPK belakangan ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis.

Komisioner KPK menilai penambahan anggaran KPK lebih dibutuhkan ketimbang revisi UU KPK 

Pemilihan pimpinan KPK oleh Presiden Jokowi dinilai akan memperkuat lembaga antirasuah ini, karena tanggung jawabnya berada di bawah presiden.

Penutupan logo KPK ini merupakan simbol penolakan dari revisi isi UU KPK usai pemberian surat kepada Presiden Jokowi agar tak menandatangani perubahan undang-undang.

Pegawai KPK membagikan bunga kepada warga yang ada di Car Free Day (CFD) Bundaran HI, Jakarta untuk mengetuk Presiden Jokowi agar tak merespons Revisi UU KPK.

Sejumlah Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa menolak revisi UU KPK di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Mantan Plt Ketua KPK membantah pernah mengusulkan revisi Undang-Undang 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Para inisiator revisi UU KPK dari partai pendukung pemerintah. Pengamat menyebut ada "kepentingan tertentu" di balik itu.

Lima partai politik pendukung pemerintah Presiden Jokowi mengusulkan revisi UU KPK yang disetujui dalam rapat paripurna DPR Kamis lalu.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengklaim revisi UU KPK sama dengan mengkhianati semangat reformasi karena pembentukan KPK adalah amanat reformasi.

KPK memandang, ketimbang merevisi UU KPK, sebaiknya pemerintah dan DPR memperbaiki UU Tipikor.

Fahri Hamzah dan Arsul Sani mengklaim pimpinan KPK pernah mengusulkan revisi UU KPK.

Organisasi masyarakat sipil melihat upaya DPR merevisi UU KPK sebagai upaya melemahkan KPK. Mereka meminta agar Presiden menolak pelemahan KPK dan meminta DPR menunda pembahasan revisi UU KPK.

Pegawai KPK berharap Jokowi bertindak seperti kepala negara yang berkomitmen memberantas korupsi, bukan sebaliknya.

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menduga revisi UU KPK ini sangat jelas bertujuan untuk melemahkan, bahkan menghancurkan komisi antirasuah.

Revisi UU KPK yang diusulkan oleh DPR RI mendapat penolakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Setidaknya ada sembilan poin dalam isi revisi UU KPK yang dinilai bermasalah.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut KPK sedang di ujung tanduk karena Revisi UU KPK melemahkan KPK.

Revisi UU KPK yang diusulkan DPR RI dinilai bisa melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, Presiden Jokowi didesak untuk menolak usulan tersebut.

Revisi UU KPK sudah mencuat sejak 2010, tepatnya saat SBY masih menjadi Presiden RI. Tapi, mengapa muncul lagi di era Jokowi?