Indeks Revisi Uu Kpk

Revisi UU KPK yang diusulkan DPR RI dinilai bisa melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, Presiden Jokowi didesak untuk menolak usulan tersebut.

Revisi UU KPK sudah mencuat sejak 2010, tepatnya saat SBY masih menjadi Presiden RI. Tapi, mengapa muncul lagi di era Jokowi?

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut pemerintah sebagai pembohong lantaran meloloskan rencana revisi Undang-Undang KPK. Selama ini, kata dia, pemerintah selalu sesumbar akan memperkuat lembaga anti rasuah, tapi yang dilakukan justru sebaliknya.

DPR tegaskan usulan KPK bisa menerbitkan SP3 bukan lah upaya melemahkan, tetapi untuk memberikan kepastian hukum.

KPK merasa tidak pernah mengetahui dan tidak dilibatkan dalam rencana revisi UU KPK.

Baleg menargetkan revisi Undang-undang KPK rampung dalam waktu tiga pekan.

Wakil Ketua DPR III Desmond J Mahesa mengkritik sikap KPK yang menolak revisi UU KPK karena hanya pelaksana undang-undang.

Dalam sidang 20 menit, DPR sepakat mengusulkan Revisi UU 20 Tahun 2002 tentang KPK

Usulan Baleg DPR tentang revisi Undang-undang KPK disetujui dalam rapat Paripurna DPR.

Rapat paripurna DPR RI pada Kamis, 5 September 2019 akan membahas usulan revisi UU KPK dan UU MD3.

Politikus PPP Arsul Sani menyebutkan, revisi UU KPK hampir sama dengan merevisi hadis karena ditemukan banyak tantangan.

Fahri Hamzah menyarankan pembentukan lembaga pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan melalui revisi UU KPK.

Syarif Hasan menyatakan kode etik KPK hanya berlaku apabila sebuah partai politik anggotanya menjadi pesakitan KPK.

Pertemuan antara Komisi III dan pimpinan KPK akhirnya akan berlangsung hari ini, setelah minggu lalu sempat batal diadakan.

Pimpinan KPK dipastikan akan menghadiri rapat dengar pendapat di Gedung Nusantara DPR Jakarta yang sudah dijadwalkan hari ini.

Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, melihat pelemahan KPK sebagai pengkhianatan atas salah satu tujuan Reformasi: menghilangkan KKN.

Namun, Masinton tak mempermasalahkan bila ada pihak-pihak yang ingin undang-undang KPK direvisi.

Mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas menilai sosialisasi DPR soal revisi UU KPK lebih baik dihentikan karena tak ada gunanya. 

Mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas meminta KPK mewaspadai serangan balik koruptor e-KTP. Dia berharap KPK tak gentar menuntaskan kasus ini sekalipun dibayangi ancaman revisi UU KPK di DPR. 

Pimpinan KPK kompak untuk bersikap tegas menuntaskan pengusutan kasus korupsi e-KTP. Komisi Antikorupsi tak gentar dengan ancaman serangan balik dari DPR.