Indeks Remisi Koruptor

Menteri Imipas, Agus Andrianto, menegaskan tak mungkin ada celah jual-beli remisi koruptor karena pemberian remisi diatur secara ketat

Setyo meyakini, Prabowo hanya akan memaafkan koruptor pada perkara tertentu dan tidak berlaku semua.

Kunrat Kasmiri menyatakan, sebanyak 208 narapidana mendapat remisi Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah termasuk terpidana korupsi KTP-el Setya Novanto.

Spirit Reformasi menjadikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Kini, korupsi justru kembali diperlakukan tidak istimewa.

Pembebasan bersyarat tersebut diberikan berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Tren vonis ringan kasus korupsi dan obral remisi dinilai semakin membuat pemberantasan korupsi di Indonesia suram.

Menurut Zaenur tindak pidana korupsi berbeda dengan tindak pidana umum. Dan perihal cara penegakan hukuman yang berbeda, tentu bukan bentuk diskriminatif.

Raden Brotoseno mendapat remisi dan akhirnya bebas bersyarat pada Februari 2020. Namun pembebasan ini dianggap problematik.

Brotoseno telah bebas bersyarat sejak 15 Februari 2020 dengan pertimbangan telah bersedia membantu dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum.

ICW menilai pemerintah tak berpihak pada pemberantasan korupsi melalui langkah pemberian remisi pada 338 narapidana kasus korupsi pada hari kemerdekaan, 17 Agustus 2019 kemarin.

Hakim agung MA
Artidjo Alkostar
pensiun.

KPK menilai keputusan Kemenkumham memberikan status bebas bersyarat untuk mantan jaksa penerima suap terkait kasus BLBI, Urip Tri Gunawan menjadi preseden buruk karena menunjukkan peringanan hukuman bagi koruptor yang semakin mudah.

Presiden Jokowi dan Yasonna tak sepaham soal remisi koruptor. Presiden tak ingin PP No. 99/2012 direvisi, sedangkan menkumham justru sebaliknya. Sikap Yasonna yang terkesan “ngotot” menyiratkan seakan-akan posisinya sebagai menkumham setara dengan Presiden, padahal ia adalah pembantunya.

Survei CSIS menunjukkan persepsi publik terkait kinerja pemerintah di bidang hukum mengalami kenaikan menjadi 62,1 persen. Namun, hasil survei ini tidak berbanding lurus dengan dukungan pemerintah terkait anggaran penegakan hukum di APBN, serta upaya pemerintah merevisi PP Nomor 99/2012 yang mengundang pro dan kontra karena dinilai akan membuat koruptor mudah mendapatkan remisi.

Kerugian negara akibat korupsi selama 2001-2015 mencapai Rp203,9 triliun. Namun, hukuman finansial yang dijatuhkan pengadilan sangat kecil, hanya Rp21,3 triliun. Hukuman alternatif selain bui dimunculkan sebagai solusi untuk membuat jera para koruptor. Akankah wacana untuk memiskinkan koruptor bisa direalisasikan?

“Pro kontra remisi bagi koruptor menjadi ruang pencitraan pejabat publik. Mereka yang pro remisi dituding tidak komitmen pada pemberantasan korupsi, sementara yang kontra diklaim sebagai pahlawan antirasuah. Bagaimana regulasi mengatur ini? Benarkah rencana revisi PP No. 99 tahun 2012 akan menguntungkan koruptor?”

Rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tampaknya memang bakal memberi keringanan bagi para narapidana kasus korupsi untuk mendapatkan remisi. Yakni hilangnya syarat harus menjadi justice collaborator jika ingin mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman.

Pemberian remisi dinilai tidak akan memberikan efek jera untuk para narapidana. Untuk itu, KPK menyesalkan banyaknya remisi yang diberikan pada sejumlah narapidana kasus korupsi dalam perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-71, terutama terhadap Nazaruddin dan istrinya.