Indeks Remisi Koruptor

208 Napi Lapas Sukamiskin Dapat Remisi Termasuk Setya Novanto
Hukum
Sabtu, 22 Apr 2023

208 Napi Lapas Sukamiskin Dapat Remisi Termasuk Setya Novanto

Kunrat Kasmiri menyatakan, sebanyak 208 narapidana mendapat remisi Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah termasuk terpidana korupsi KTP-el Setya Novanto.
Pembebasan Bersyarat dan Jalan Manja Buat Koruptor
Hukum
Selasa, 13 Sept 2022

Pembebasan Bersyarat dan Jalan Manja Buat Koruptor

Spirit Reformasi menjadikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Kini, korupsi justru kembali diperlakukan tidak istimewa.
Daftar 23 Napi Koruptor yang Mendapat Pembebasan Bersyarat
Hukum
Rabu, 7 Sept 2022

Daftar 23 Napi Koruptor yang Mendapat Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat tersebut diberikan berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Suramnya Pemberantasan Korupsi: Tren Vonis Ringan & Obral Remisi
Hukum
Kamis, 4 Nov 2021

Suramnya Pemberantasan Korupsi: Tren Vonis Ringan & Obral Remisi

Tren vonis ringan kasus korupsi dan obral remisi dinilai semakin membuat pemberantasan korupsi di Indonesia suram.
Aturan Remisi Koruptor Dicabut, Pukat: Tipikor & Pidana Umum Beda
Hukum
Selasa, 2 Nov 2021

Aturan Remisi Koruptor Dicabut, Pukat: Tipikor & Pidana Umum Beda

Menurut Zaenur tindak pidana korupsi berbeda dengan tindak pidana umum. Dan perihal cara penegakan hukuman yang berbeda, tentu bukan bentuk diskriminatif.
Mengurut Kasus Brotoseno, Terpidana Suap Hingga Bebas Bersyarat
Hukum
Senin, 7 Sept 2020

Mengurut Kasus Brotoseno, Terpidana Suap Hingga Bebas Bersyarat

Raden Brotoseno mendapat remisi dan akhirnya bebas bersyarat pada Februari 2020. Namun pembebasan ini dianggap problematik.
Korupsi Cetak Sawah, Brotoseno Bebas Bersyarat Sejak Februari 2020
Hukum
Rabu, 2 Sept 2020

Korupsi Cetak Sawah, Brotoseno Bebas Bersyarat Sejak Februari 2020

Brotoseno telah bebas bersyarat sejak 15 Februari 2020 dengan pertimbangan telah bersedia membantu dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum.
338 Koruptor Dapat Remisi, ICW: Pemberantasan Korupsi Dipertanyakan
Hukum
Senin, 19 Agt 2019

338 Koruptor Dapat Remisi, ICW: Pemberantasan Korupsi Dipertanyakan

ICW menilai pemerintah tak berpihak pada pemberantasan korupsi melalui langkah pemberian remisi pada 338 narapidana kasus korupsi pada hari kemerdekaan, 17 Agustus 2019 kemarin.
Koruptor Kebelet Bebas - Tirto Kilat
Jumat, 13 Juli 2018

Koruptor Kebelet Bebas - Tirto Kilat

Hakim agung MA
Artidjo Alkostar
pensiun.
KPK Nilai Pembebasan Urip Tri Gunawan Sebagai Preseden Buruk
Hukum
Selasa, 16 Mei 2017

KPK Nilai Pembebasan Urip Tri Gunawan Sebagai Preseden Buruk

KPK menilai keputusan Kemenkumham memberikan status bebas bersyarat untuk mantan jaksa penerima suap terkait kasus BLBI, Urip Tri Gunawan menjadi preseden buruk karena menunjukkan peringanan hukuman bagi koruptor yang semakin mudah.
Remisi Koruptor: Jokowi Versus Yasonna
Hukum
Selasa, 11 Okt 2016

Remisi Koruptor: Jokowi Versus Yasonna

Presiden Jokowi dan Yasonna tak sepaham soal remisi koruptor. Presiden tak ingin PP No. 99/2012 direvisi, sedangkan menkumham justru sebaliknya. Sikap Yasonna yang terkesan “ngotot” menyiratkan seakan-akan posisinya sebagai menkumham setara dengan Presiden, padahal ia adalah pembantunya.
Penegakan Hukum: Persepsi Publik Vs Kenyataan
Hukum
Rabu, 14 Sept 2016

Penegakan Hukum: Persepsi Publik Vs Kenyataan

Survei CSIS menunjukkan persepsi publik terkait kinerja pemerintah di bidang hukum mengalami kenaikan menjadi 62,1 persen. Namun, hasil survei ini tidak berbanding lurus dengan dukungan pemerintah terkait anggaran penegakan hukum di APBN, serta upaya pemerintah merevisi PP Nomor 99/2012 yang mengundang pro dan kontra karena dinilai akan membuat koruptor mudah mendapatkan remisi.
Membuat Jera Para Koruptor
Hukum
Kamis, 25 Agt 2016

Membuat Jera Para Koruptor

Kerugian negara akibat korupsi selama 2001-2015 mencapai Rp203,9 triliun. Namun, hukuman finansial yang dijatuhkan pengadilan sangat kecil, hanya Rp21,3 triliun. Hukuman alternatif selain bui dimunculkan sebagai solusi untuk membuat jera para koruptor. Akankah wacana untuk memiskinkan koruptor bisa direalisasikan?
Pro Kontra Pengetatan Remisi Koruptor
Hukum
Jumat, 19 Agt 2016

Pro Kontra Pengetatan Remisi Koruptor

“Pro kontra remisi bagi koruptor menjadi ruang pencitraan pejabat publik. Mereka yang pro remisi dituding tidak komitmen pada pemberantasan korupsi, sementara yang kontra diklaim sebagai pahlawan antirasuah. Bagaimana regulasi mengatur ini? Benarkah rencana revisi PP No. 99 tahun 2012 akan menguntungkan koruptor?”
Jumat, 19 Agt 2016

"Apa Ketakutan Negara Jika Justice Collaborator Ada Dalam PP?

Rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tampaknya memang bakal memberi keringanan bagi para narapidana kasus korupsi untuk mendapatkan remisi. Yakni hilangnya syarat harus menjadi justice collaborator jika ingin mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman.
KPK: Remisi Kurangi Efek Jera Koruptor
Hukum
Kamis, 18 Agt 2016

KPK: Remisi Kurangi Efek Jera Koruptor

Pemberian remisi dinilai tidak akan memberikan efek jera untuk para narapidana. Untuk itu, KPK menyesalkan banyaknya remisi yang diberikan pada sejumlah narapidana kasus korupsi dalam perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-71, terutama terhadap Nazaruddin dan istrinya.