Indeks Reklamasi Teluk Jakarta

Pemprov DKI Jakarta melanjutkan proses pengurusan perizinan pemanfaatan pulau reklamasi yang sudah jadi, seperti Pulau C dan D.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, sekitar 70 persen pemanfaatan pulau tersebut akan digunakan oleh pengembang untuk membangun tempat bisnis dan perniagaan.

Marco Kusumawijaya menegaskan bahwa pembangunan tanggul raksasa NCICD tidak berkaitan dengan reklamasi pulau yang dilakukan di Teluk Jakarta.

Menurut Sudirman, dampak dari perjanjian kerja sama pemanfaatan pulau D oleh pengembang akan berlangsung lama dan tidak bisa dibatalkan saat Gubernur baru menjabat.

Saefullah mengatakan saat ini KNI baru mendapat Hak Pengelolaan Lahan (HPL), sementara pemanfaatan pulau tersebut baru bisa mulai berjalan setelah mendapat Hak Guna Bangunan (HGB).

Djarot beralasan, pembahasan Raperda diperbolehkan lantaran Pemprov telah mendapat rekomendasi dari KPK.

Penundaan ini lantaran belum ada kejelasan dari pemerintah pusat terkait kelanjutan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang memayungi dua Raperda Reklamasi tersebut.

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berjanji menyetop reklamasi Teluk Jakarta. Tim mereka mengklaim sudah mengajukan audit lingkungan terhadap tiga pulau buatan untuk dikerjakan dalam setahun pertama pemerintahan baru Jakarta.

Sejak kampanye, pasangan Anies-Sandi menegaskan akan membatalkan proyek reklamasi Teluk Jakarta dan terdapat usulan untuk memanfaatkannya sebagai tempat hiburan malam.

Pihak-pihak yang menolak reklamasi Teluk Jakarta harus menyampaikan argumentasi penolakan berdasar kajian dan tidak emosional.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, enggan menanggapi rencana gubernur terpilih Anies Baswedan untuk menghentikan upaya banding Pemprov DKI soal izin reklamasi Teluk Jakarta.

Tim Sinkronisasi bentukan Anies-Sandiaga mengkaji indikasi pelanggaran para investor di proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Anggota Tim Sinkronisasi bentukan Anies-Sandiaga, Marco Kusumawijaya menyatakan Pemprov DKI Jakarta berhak menghentikan proyek reklamasi. 

Belum ada solusi lain yang lebih baik dari reklamasi Teluk Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyatakan menyerahkan pengambilan keputusan mengenai masa depan proyek reklamasi teluk Jakarta kepada Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Anies enggan berkomentar soal reklamasi hingga adanya pengumuman hasil Pilkada dari KPU yang secara resmi menetapkannya sebagai gubernur DKI Jakarta.

Menurut Anies Baswedan, reklamasi akan memberikan dampak buruk, tidak hanya terhadap nasib nelayan, tapi juga pada lingkungan

Menko Kemaritiman, Luhut Padjaitan menyatakan para nelayan Teluk Jakarta akan diberi pulau khusus hasil reklamasi agar aktivitas melautnya tetap berlangsung normal. 

Pemerintah DKI Jakarta akan mengajukan banding pada akhir Maret mendatang terkait dengan putusan PTUN yang membatalkan izin reklamasi di tiga pulau.

Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno berencana menggelar diskusi terbuka mengenai proyek reklamasi Teluk Jakarta dengan mengundang pengusaha, masyarakat, ahli, Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat.