Luhut Sebut Pemerintah Tetap Ingin Reklamasi Teluk Jakarta

tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemetintah tetap ingin proyek reklamasi Teluk Jakarta dilaksanakan karena urgensi dan fungsinya bagi keberlanjutan wilayah DKI Jakarta.

Reklamasi akan dihentikan jika ada kajian-kajian yang terbukti menawarkan solusi lain yang lebih baik.

"Kalau ada solusi lain ya kita pakai, masalahnya kan belum ada sampai sekarang," kata Luhut usai menghadiri konferensi IORA di Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Ia menegaskan reklamasi tidak akan berhenti hanya untuk satu orang, sekaligus menandaskan proyek reklamasi sudah ada sejak zaman Presiden Soeharto.

"Oh, sudah ada semua kajiannya itu dari mulai Keppresnya Pak Harto, jangan keliru lho sama Keppresnya Pak SBY, lho. Jadi, konsistensi kita sudah jelas itu, bukan di zamannya Pak Jokowi, jangan dikaitkan sama Pak Jokowi," kata dia.

Seperti dilaporkan Antara, Luhut melihat pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta sudah sesuai landasan hukum yang ditetapkan melalui keputusan presiden pada era Presiden Soeharto. Keputusan tersebut lalu diperbarui pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk kemudian dieksekusi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Pak Jokowi itu hanya melanjutkan Keppres dari Pak Harto, kemudian Pak SBY. Jadi landasan hukumnya sangat kuat," lanjut Luhut.

Terkait janji kampanye gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang akan menghentikan proyek reklmasi, Luhut ingatkan agar Anies-Sandi bertanggung jawab dengan janjinya.

"Saya enggak lihat ada alasan, tapi kalau mau distop, ya, bikin aja, situ stop, nanti kalau sudah Jakarta tenggelam atau menurun, ya, tanggung jawab. Jadi, jangan lari dari tanggung jawab di kemudian hari," kata Luhut Senin (8/5/2017) lalu.

Menurutnya belum ada alasan untuk menghentikan proyek reklamasi melihat kondisi Jakarta saat ini.

"Enggak ada alasan kita membatalkan sampai hari ini, ya, saya enggak tahu nanti setelah hasil studinya keluar, tapi mestinya enggak ada sih, karena kalau itu ndak kita laksanakan, Jakarta itu turun antara 8 cm sampai 23 cm," kata Luhut seraya mengaku belum berkomunikasi baik dengan Anies Baswedan maupun Sandiaga Uno.