Luhut Minta Penolak Reklamasi Teluk Jakarta Tidak Asal Tuduh

Luhut Minta Penolak Reklamasi Teluk Jakarta Tidak Asal Tuduh
Foto udara pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (11/5). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tetap ingin proyek reklamasi Teluk Jakarta dilaksanakan karena urgensi dan fungsinya bagi keberlanjutan wilayah DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso.
19 Mei, 2017 dibaca normal 1 menit
Pihak-pihak yang menolak reklamasi Teluk Jakarta harus menyampaikan argumentasi penolakan berdasar kajian dan tidak emosional.
tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar pihak-pihak yang menolak proyek reklamasi tidak asal menuduh bahwa proyek itu jadi ajang mengeruk keuntungan pribadi.

"Jangan ada yang mengklaim bilang dibayar ini, dibayar sana. Tidak betul itu. Ada yang ngomong sudah kasih triliunan sana sini ya itu kampungan," kata Luhut saat ditemui di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Jumat (19/5/2017), seperti diwartakan Antara.

Ia juga meminta agar pihak-pihak yang menyampaikan penolakan tidak emosional.

"Jadi jangan emosional bilang begini begitu begini. Tidak usah. Tenang saja. Kalau memang itu tidak bagus, urusannya apa, tidak usah dilaksanakan," ujarnya.

Ia mengatakan para penolak harus menyampaikan argumentasi penolakan berdasarkan kajian, karena hingga saat ini pemerintah belum menemukan alasan untuk menghentikan proyek reklamasi yang telah disusun sejak era Presiden Soeharto.

Mantan Menkopolhukam ini pun mengaku tidak mempermasalahkan jika nantinya pulau reklamasi akan dijadikan fasilitas umum seperti pelabuhan atau lainnya. Ia juga meminta pihak yang menolak menyampaikan argumentasi berdasar kajian.

"Enggak ada masalah mau dijadikan apa pun asal semua berangkatnya dari studi. Jadi jangan emosional melihat itu. Kita lihat saja studinya," ucapnya, menegaskan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Luhut mengatakan pemerintah tetap ingin proyek reklamasi Teluk Jakarta dilaksanakan karena urgensi dan fungsinya bagi keberlanjutan wilayah DKI Jakarta.

Reklamasi akan dihentikan jika ada kajian-kajian yang terbukti menawarkan solusi lain yang lebih baik. Terlebih, berdasarkan permukaan kajian, penurunan permukaan tanah Jakarta terus terjadi antara 8 hingga 23 cm tiap tahun.

Ia juga menegaskan reklamasi Teluk Jakarta bukanlah konsep dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Proyek ini digagas sejak masa kepemimpinan Presiden Soeharto.

Sementara itu, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno sendiri sejak awal masa kampanye pemilihan kepala daerah menyampaikan penolakannya terhadap proyek reklamasi.

Terkait janji kampanye tersebut, Luhut ingatkan agar Anies-Sandi bertanggung jawab dengan janjinya.

"Saya enggak lihat ada alasan, tapi kalau mau di setop, ya, bikin aja, situ setop, nanti kalau sudah Jakarta tenggelam atau menurun, ya, tanggung jawab. Jadi, jangan lari dari tanggung jawab di kemudian hari," kata Luhut Senin (8/5/2017) silam.

Menurut penilaian Anies-Sandi, proyek reklamasi dinilai hanya menguntungkan pengembang dan masyarakat tertentu.

Baca juga artikel terkait REKLAMASI TELUK JAKARTA atau tulisan menarik lainnya Dipna Videlia Putsanra
(tirto.id - dip/dip)

Keyword