Indeks Reklamasi Teluk Jakarta

Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Rasyid Baswedan mengatakan masih akan mengkaji kelanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta saat ditanya sikapnya bahwa BUMD seharusnya bisa menguasai seluruh pulau reklamasi.

Para penolak reklamasi dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta akan meminta KPK dan KY mengawasi jalannya persidangan banding yang diajukan Pemprov DKI Jakarta atas putusan hakim PTUN tentang pencabutan izin reklamasi Pulau F, I dan K.

Cagub DKI nomor urut tiga, Anies Baswedan dianggap hanya menggunakan isu reklamasi sebagai bagian dari kegiatan kampanye. Menurut jubir paslon Ahok-Dharot, Anis tidak konsisten perkataan dan perbuatannya.

Menurutnya untuk yang sudah dibangun harus dicarikan solusi, karena sudah berjalan ada investor yang membeli tanah di kawasan pulau reklamasi tersebut.

Emmy berpendapat bahwa apa yang dilakukan Ahok selaku pihak yang memberi izin operasional adalah bentuk tidak adanya pilihan.

Juru bicara tim pemenangan Ahok-Djarot Emmy Hafild mengatakan pasangan calon tandingan Ahok di Pilkada Jakarta pun tidak akan bisa menghentikan proyek reklamasi yang tengah berjalan.

Hasil putusan sidang PTUN proyek reklamasi Teluk Jakarta pada Kamis (16/3/2017) membatalkan izin reklamasi terhadap pulau I, F dan K. Putusan tersebut, menurut Emmy Hafild, tidak akan berpengaruh pada proses perolehan suara yang akan dituai oleh Ahok pada saat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua nanti.

Majelis hakim PTUN mengabulkan gugatan Wahana Lingkungan Hidup dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta untuk mencabut perizinan reklamasi Pulau F yang dilaksanakan oleh PT Jakarta Propertindo.

Majelis Hakim PTUN Jakarta membatalkan izin reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol.

Hakim Ketua Adhi Budhi Sulistyo kembali didapuk untuk memutuskan gugatan proyek reklamasi Pulau F, I, dan K. Dianggap jujur dan berpihak pada nelayan, penggugat berharap Hakim Adhi dapat memenangkan gugatan dan memberikan keadilan.

Sejumlah tokoh nelayan di Teluk Jakarta menolak politisasi isu reklamasi di Pantai Utara Jakarta terutama bertepatan dengan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.

Kajian mengenai tanggul laut raksasa akan difinalkan dalam dua bulan ke depan dan hasilnya akan menjadi rekomendasi lanjut tidaknya proyek reklamasi Jakarta Utara.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta telah memasukkan gugatan ke Komisi Informasi Pusat untuk mendapatkan informasi Hasil Kajian Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun hukum.

Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali mengkampanyekan menolak reklamasi Jakarta. Kata Anies, proyek itu merugikan nelayan.

Komisi IV DPR RI berjanji akan terus mengawal proyek reklamasi di sejumlah daerah termasuk di Teluk Benoa, Bali hingga diperoleh solusi atau jalan keluar yang menyeluruh dan diterima semau pihak.

Tanah hasil proyek reklamasi tetap menjadi milik negara dan bukan menjadi milik pribadi atau pihak perusahaan swasta. Dengan demikian, pulau hasil reklamasi juga berpotensi menyumbangkan atau menjadi aset yang sangat besar bagi Indonesia.

Jaksa penuntut umum menghadirkan enam orang saksi diantaranya Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan, Dirut PT Wirabayu Pratama, Danu Wira dan Dirut PT Imemba Kontraktor, Boy Ishak untuk dimintai keterangan dalam kasus tersebut.

Setelah memenangkan gugatan banding atas penerbitan izin pelaksanaan reklamasi Pulau G, Pemprov DKI didesak warga Muara Angke untuk segera menindaklanjuti perkara tersebut. Masalah reklamasi ini dianggap telah merugikan mata pencaharian dan hidup para nelayan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendukung adanya proyek reklamasi. Meski demikian, ia juga meminta agar reklamasi sesuai dengan aturan, pemangku kepentingan tidak dirugikan, dan tidak merusak lingkungan di sekitarnya.

Mencurigai si miskin, apalagi dengan berpatokan kepada kriteria benar-salah secara hukum, adalah pilihan gampang(an). Sebaliknya, mencurigai negara, bukan tindakan yang mudah. Negara sudah telanjur mengurat-akar dalam tata kehidupan, sehingga dipandang sebagai entitas yang alamiah, sudah sewajarnya ada. Negara sudah telanjur ada, tak terbantahkan eksistensinya, dari urusan pajak hingga urusan alat kelamin.