Indeks Reklamasi

Pulau C, D dan N dianggap melakukan pelanggaran sedang dan hanya mengejar keuntungan tanpa memikirkan berbagai dampaknya, seperti  lingkungan hidup, nelayan, hingga flat control yang meningkatkan risiko banjir.

Reklamasi Pulau G masuk pelanggaran berat, dimana salah dampaknya membuat nelayan merugi. Oleh karena itu, Pemerintah secara resmi membatalkan proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta.

Proyek reklamasi pantai Jakarta menjadi sorotan pasca kasus suap anggota DPRD DKI Jakarta terkait Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara. Reklamasi dianggap sebagai cara usang, tapi kegiatan ini justru jadi sumber uang yang besar. Kegiatan reklamasi di Cina juga menjadi ladang uang bagi para pengembang.

KPK terus mendalami keterlibatan pihak-pihak dalam mengungkap kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta. Lembaga itu juga telah mengantongi temuan baru terkait kasus dugaan tindak pidana pemberian hadiah dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pantai Utara tersebut. Temuan baru itu terkait dengan pertemuan antara petinggi Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan Sugianto dengan sejumlah pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta.

Hampir separuh responden tak tahu soal reklamasi Teluk Jakarta sebelum KPK mencokok M. Sanusi dan Direktur PT. Agung Podomoro Land. Setelah mengetahui ihwal ini, sebanyak 37,22 persen menolak karena khawatir reklamasi akan mengganggu mata pencaharian nelayan dan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sebanyak 33,25 persen mendukung dengan alasan penataan kota, sedangkan 29,53 persen sisanya belum menentukan sikap. Terhadap Ahok, reklamasi memang berpengaruh negatif, tetapi keterpilihannya masih tinggi.

Ahok dituding memiliki "bekingan" sehingga Ahok terlalu berani pasang badan untuk melanjutkan reklamasi Teluk Jakarta. Bahkan, permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menghentikan reklamasi masih dianggap remeh.

Operasi tangkap tangan KPK terhadap Ketua Komisi D DPRD DKI, Mohamad Sanusi, memantik kepedulian publik mengenai reklamasi Teluk Jakarta. Ada tiga belas reklamasi pantai dan laut yang tengah berlangsung di Indonesia , Reklamasi menyedot perhatian karena risikonya yang tinggi terhadap lingkungan, Tak hanya itu reklamasi sangat berpengaruh pada kehidupan nelayan, di saat yang sama Bangunan mewah sudah berdiri

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan respon Presiden Joko Widodo terkait reklamasi pada prinsipnya tidak merusak lingkungan.

Wakil Gubernur Provinsi Bali Ketut Sudikerta mengatakan, keputusan "Pesamuhan Sabha Pandita" Parisada Hindu Dharma Indonesia yang salah satu keputusannya bahwa Teluk Benoa adalah kawasan suci perlu diperhatikan. Hal ini terkait dengan rencana revitalisasi kawasan tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Senin (11/4/2016). Mereka akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) reklamasi tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Proyek reklamasi 17 pulau di sepanjang Pantai Utara Jakarta hanya akan memperparah kondisi lingkungan di daerah tersebut dan sekitarnya. Seharusnya dilakukan restorasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.

Warga lima kelurahan di Kota Palu yang tergabung dalam 'Forum Masyarakat Palu (FMP) Menolak Reklamasi' melakukan demonstrasi dan menutup titik lokasi reklamasi pesisir pantai Teluk Palu.

Reklamasi Teluk Jakarta sudah dilaksanakan meski belum ada peraturan daerah yang mengaturnya. Salah satu pengurukan yang sedang berlangsung adalah reklamasi Pulau G di sekitar Muara Angke. Para nelayan pun tak tinggal diam. Bersama beberapa LSM, mereka menggugat pemprov DKI Jakarta karena reklamasi itu akan berdampak buruk bagi pencaharian dan hunian mereka.

Reklamasi atau pengurukan Teluk Jakarta jalan terus meski kontroversial. Gubernur Ahok menganggap reklamasi dilandasi fondasi hukum kuat, yakni Keppres No.52 tahun 1995 yang diputuskan oleh Presiden Soeharto. Tapi karena tak didasari perda tentang zonasi dan tata ruang pesisir, perizinan itu dianggap menyalahi peraturan. Koalisi LSM dan nelayan menggugat perizinan itu.

Reklamasi meminggirkan nelayan tradisional. Menurut Ketua KNTI Jakarta, Presiden Jokowi harus membuktikan visi kemaritimannya. pembangunan pulau reklamasi ini memang berdampak pada warga pesisir utara teluk jakarta. Diperkirakan sebanyak 16.855KK akan sangat berdampak pada proyek reklamasi ini.