tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan respon Presiden Joko Widodo terkait reklamasi pada prinsipnya tidak merusak lingkungan.
"Saya kira secara prinsip presiden pernah jadi gubernur, bagi presiden reklamasi tidak ada yang salah, seluruh dunia ada reklamasi yang penting jangan merusak lingkungan kata presiden," jelas Ahok di Jakarta pada Jumat (15/4/2016).
Selain tidak merusak lingkungan, hal yang harus diperhatikan lainnya adalah tidak menyebabkan banjir.
“Jangan menyebabkan banjir yang sesuailah, kemudian porsi biaya tambahan harus ada,” tambahnya.
Pria yang kerap disapa Ahok ini juga mengungkapkan jika dirinya dan Jokowi yang kala itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI pernah bersitegang dengan pengembang proyek reklamasi.
"Pengembang saat itu menawarkan sejuta permeternya, yah gak bisa dong kita harus bicara berapa persen dari NJOP," kata Ahok.
Sementara itu, DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait reklamasi di kawasan pantai utara Jakarta.
Kedua Raperda yang dimaksud tersebut adalah Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K).
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman mengatakan penghentian raperda tentang reklamasi dihentikan karena terkait keamanan Jakarta sebagai ibu kota negara.
"Penghentian pembahasan raperda terkait reklamasi oleh dewan karena soal draf bagian keempat yakni Kawasan Strategis Nasional Tertentu pada pasal 33. Tidak bisa itu dikatakan kawasan strategis nasional tertentu karena Jakarta ibu kota negara," kata Prabowo. (ANT)
