Indeks Reklamasi

Pemprov DKI Jakarta segera memanfaatkan lahan hasil kontribusi proyek reklamasi Ancol untuk kebutuhan Asian Games 2018, rumah singgah dan kantor pejabat pemerintahan Kepulauan Seribu.

Forest City yang dibangun di empat pulau reklamasi berpotensi menjadi kota baru tak berpenghuni di Asia Tenggara.

Penundaan ini lantaran belum ada kejelasan dari pemerintah pusat terkait kelanjutan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang memayungi dua Raperda Reklamasi tersebut.

Lubang bekas tambang kini jadi tren destinasi wisata di Indonesia. Namun, di balik tren ini, malah jadi celah bagi perusahaan tambang untuk lepas tangan dari kewajiban melakukan reklamasi dan kegiatan pascatambang.

Indonesia diperkirakan akan kehilangan 7,7 juta ton beras per tahun akibat eksplorasi tambang yang dilakukan di atas lahan dengan total luas mencapai 6,5 juta hektar.

Setelah direklamasi kawasan pantai tembok tersebut akan dijadikan kawasan sentral bisnis modern.

Majelis Hakim PTUN Jakarta membatalkan izin reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol.

Sejumlah tokoh nelayan di Teluk Jakarta menolak politisasi isu reklamasi di Pantai Utara Jakarta terutama bertepatan dengan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.

Kajian mengenai tanggul laut raksasa akan difinalkan dalam dua bulan ke depan dan hasilnya akan menjadi rekomendasi lanjut tidaknya proyek reklamasi Jakarta Utara.

Sandiaga menjawab soal DP 0 persen, sejarah OK OC, dan isu reklamasi.

Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menko Maritim menegaskan agar reklamasi di pelabuhan Benoa segera dilanjutkan. Menurutnya, perluasan Benoa harus dilakukan demi kepentingan bersama sehingga masalah kemaritiman dapat diatasi.

Terdakwa kasus dugaan suap raperda reklamasi dan pencucian uang M Sanusi menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum saat sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Tanah hasil proyek reklamasi tetap menjadi milik negara dan bukan menjadi milik pribadi atau pihak perusahaan swasta. Dengan demikian, pulau hasil reklamasi juga berpotensi menyumbangkan atau menjadi aset yang sangat besar bagi Indonesia.

Jaksa penuntut umum menghadirkan enam orang saksi diantaranya Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan, Dirut PT Wirabayu Pratama, Danu Wira dan Dirut PT Imemba Kontraktor, Boy Ishak untuk dimintai keterangan dalam kasus tersebut.

Setelah memenangkan gugatan banding atas penerbitan izin pelaksanaan reklamasi Pulau G, Pemprov DKI didesak warga Muara Angke untuk segera menindaklanjuti perkara tersebut. Masalah reklamasi ini dianggap telah merugikan mata pencaharian dan hidup para nelayan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendukung adanya proyek reklamasi. Meski demikian, ia juga meminta agar reklamasi sesuai dengan aturan, pemangku kepentingan tidak dirugikan, dan tidak merusak lingkungan di sekitarnya.

Selain meminta pemerintah bersikap transparan dengan hasil kajian proyek reklamasi teluk Jakarta kepada masyarakat, DPR juga meminta Menteri Koordinator (Menko) Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Uni Emirat Arab dan Singapura harus melakukan reklamasi karena terdesak kebutuhan lahan untuk pengembangan ekonominya. Pilihan itu ternyata memunculkan beragam masalah. Pengalaman kedua negara itu harus dijadikan pelajaran berharga bagi Indonesia yang sedang giat melakukan reklamasi meski sudah diberkahi ribuan pulau.

Giant sea wall dan reklamasi Teluk Jakarta bukanlah solusi bagi ancaman banjir rob dan krisis air bersih di Jakarta, menurut ahli oseanografi ITB Moeslim Moein. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga pernah mengeluarkan policy paper yang hasil kajiannya mirip dengan kekhawatiran Moeslim.

Pemerintah kembali menyatakan reklamasi bisa dilanjutkan, dengan berpatokan pada peraturan yang sudah dibuat di era Orde Baru. Di balik itu, reklamasi menyimpan keruwetan aturan dan juga permasalahan yang harus diurai satu per satu sebelum dilanjutkan.