Indeks Reklamasi

Kajian mengenai tanggul laut raksasa akan difinalkan dalam dua bulan ke depan dan hasilnya akan menjadi rekomendasi lanjut tidaknya proyek reklamasi Jakarta Utara.

Sandiaga menjawab soal DP 0 persen, sejarah OK OC, dan isu reklamasi.

Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menko Maritim menegaskan agar reklamasi di pelabuhan Benoa segera dilanjutkan. Menurutnya, perluasan Benoa harus dilakukan demi kepentingan bersama sehingga masalah kemaritiman dapat diatasi.

Terdakwa kasus dugaan suap raperda reklamasi dan pencucian uang M Sanusi menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum saat sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Tanah hasil proyek reklamasi tetap menjadi milik negara dan bukan menjadi milik pribadi atau pihak perusahaan swasta. Dengan demikian, pulau hasil reklamasi juga berpotensi menyumbangkan atau menjadi aset yang sangat besar bagi Indonesia.

Jaksa penuntut umum menghadirkan enam orang saksi diantaranya Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan, Dirut PT Wirabayu Pratama, Danu Wira dan Dirut PT Imemba Kontraktor, Boy Ishak untuk dimintai keterangan dalam kasus tersebut.

Setelah memenangkan gugatan banding atas penerbitan izin pelaksanaan reklamasi Pulau G, Pemprov DKI didesak warga Muara Angke untuk segera menindaklanjuti perkara tersebut. Masalah reklamasi ini dianggap telah merugikan mata pencaharian dan hidup para nelayan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendukung adanya proyek reklamasi. Meski demikian, ia juga meminta agar reklamasi sesuai dengan aturan, pemangku kepentingan tidak dirugikan, dan tidak merusak lingkungan di sekitarnya.

Selain meminta pemerintah bersikap transparan dengan hasil kajian proyek reklamasi teluk Jakarta kepada masyarakat, DPR juga meminta Menteri Koordinator (Menko) Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Uni Emirat Arab dan Singapura harus melakukan reklamasi karena terdesak kebutuhan lahan untuk pengembangan ekonominya. Pilihan itu ternyata memunculkan beragam masalah. Pengalaman kedua negara itu harus dijadikan pelajaran berharga bagi Indonesia yang sedang giat melakukan reklamasi meski sudah diberkahi ribuan pulau.

Giant sea wall dan reklamasi Teluk Jakarta bukanlah solusi bagi ancaman banjir rob dan krisis air bersih di Jakarta, menurut ahli oseanografi ITB Moeslim Moein. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga pernah mengeluarkan policy paper yang hasil kajiannya mirip dengan kekhawatiran Moeslim.

Pemerintah kembali menyatakan reklamasi bisa dilanjutkan, dengan berpatokan pada peraturan yang sudah dibuat di era Orde Baru. Di balik itu, reklamasi menyimpan keruwetan aturan dan juga permasalahan yang harus diurai satu per satu sebelum dilanjutkan.

Keputusan mengizinkan kembali reklamasi di Teluk Jakarta oleh pengembang yang sebelumnya dilarang oleh menteri Rizal Ramli merupakan bentuk arogansi penguasa dan menunjukkan negara tunduk kepada pemilik modal dan membuktikan inkonsistensi pemerintah.

Rapat terbatas (ratas) belum membahas masalah reklamasi di Teluk Jakarta, tetapi membahas tentang industri perikanan dengan ilegal fishing yang sudah digalakkan, diharapkan industri laut bisa ditingkatkan.

Menko Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan telah menetapkan untuk melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Menurutnya, tak ada masalah dalam proyek itu. Meski telah diputuskan, proyek reklamasi di teluk Jakarta itu masih menuai aksi protes yang menentang kelanjutan pembangunannya.

Terpidana kasus suap pembahasan rancangan peraturan daerah tentang reklamasi Ariesman dan Trinanda dipindahkan ke LP Sukamiskin setelah memperoleh putusan hukum tetap dari pengadilan.

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan lima orang saksi, dua diantaranya ialah Pemilik Agung Sedayu Grup, Sugianto alias Aguan dan putranya Richard Halim.

Majelis Hakim Tipikor menjatuhkan vonis masing-masing kepada Ariesman Widjaja selama tiga tahun penjara, denda sebesar 200 juta rupiah subsider tiga bulan kurungan dan Trinanda Prihantoro selama dua tahun enam bulan penjara, denda 150 juta rupiah subsider tiga bulan kurungan.

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan proyek reklamasi Teluk Jakarta harus bisa menjadi sandaran bagi 90 persen kapal dunia demi mengembalikan peran Indonesia sebagai poros maritim.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan jika tidak memiliki otoritas dan kewenangan untuk memutuskan rencana kegiatan reklamasi teluk benoa.