Reklamasi Mengikis Keterpilihan Ahok

Pada 31 Maret 2016 malam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap M. Sanusi melalui operasi tangkap tangan. Ketua Komisi Pembangunan DPRD DKI Jakarta ini ditengarai menerima suap dari Ariesman Widjaja, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, salah satu perusahaan pelaksana reklamasi. Keesokan harinya, keduanya dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK.

Kasus ini kemudian momentum bagi proyek reklamasi dibicarakan oleh masyarakat. Ia diberitakan di halaman dan laman utama media cetak dan online. Pro-kontra pun menyeruak di kolom-kolom komentar media online, juga kanal-kanal sosial macam Facebook atau Twitter.

Terkait isu ini, Tirto.id mengadakan jajak pendapat terhadap 403 responden warga Jakarta. Tujuannya untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap reklamasi, serta pengaruhnya terhadap peta dukungan terhadap Gubernur Ahok yang maju lagi dalam pencalonan gubernur untuk kedua kali.

Sebelumnya, meski menjadi sempat diberitakan di media-media massa, isu reklamasi tak menjadi bahan perdebatan secara luas. Hal itu bisa dilihat dari hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Tirto.id: sebelum operasi tangkap tangan, hampir separuh warga Jakarta tak tahu soal proyek reklamasi pantai Jakarta. Sebanyak 47,39 persen orang Jakarta ini tak tahu bahwa di laut utara sedang dibangun pulau-pulau buatan.

Padahal, sejak 2003, kementerian lingkungan hidup sudah mengeluarkan keputusan yang menyatakan proyek reklamasi tak layak. Tapi isu itu tidak populer. Baru setelah operasi tangkap tangan KPK, informasi tentang isu ini meluas.

Pihak yang kontra biasanya mendasarkan sikapnya berdasar risiko dampak. Salah satu alasan yang cukup populer adalah argumen lingkungan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, misalnya. Ia khawatir Jakarta akan banjir jika tak dibangun waduk untuk menampung air.

Ada juga yang menyoroti muasal tanah atau pasir yang dikeruk sebagai bahan untuk membuat pulau. Salah satu asal tanah urukan itu berasal dari pantai di Kabupaten Serang, Banten, yang membuat petani tambak kehilangan mata pencahariannya.

Selain petani tambak di Banten, nelayan di perairan yang akan direklamasi pun bisa kehilangan mata pencahariannya. Misalnya yang dikeluhkan para nelayan Muara Angke. “Area atau lokasi yang dibuat daratan di tengah laut itu adalah area nelayan mencari ikan,” kata Iwan, salah satu nelayan Angke.

Alasan mata pencaharian nelayan dan kekhawatiran akan kerusakan lingkungan itu menjadi dasar sikap dari 37,22 persen warga Jakarta menolak proyek reklamasi. Di sisi lain, 33,25 persen warga pendukung proyek ini, beralasan reklamasi akan membantu Jakarta dalam menciptakan tata kota yang baik dan indah. Reklamasi juga dianggapbisa menyediakan tempat wisata baru bagi warga, selain peluang dibukanya tenaga kerja.

Ada pula warga yang masih belum memutuskan apakah dirinya akan mendukung atau menolak reklamasi. Angkanya hampir menyamai yang menolak dan yang mendukung, yaitu sebanyak 29,53 persen. Kemungkinan besar, mereka belum mengambil sikap karena tidak mengikuti informasi perihal reklamasi secara mendetail.

Apa indikatornya? Warga yang tegas menolak dan mendukung reklamasi adalah mereka yang berusia 25-35 tahun, atau mencakup 72 persen responden. Sisanya, yang masih bingung untuk menentukan sikap, adalah kelompok mereka yang berada di luar usia 25-35 tahun, baik di bawah maupun di atasnya.

Karakteristik kelompok usia 25-35 tahun adalah mereka yang paling mendapat pengetahuan paling baik. Lain dengan usia di atasnya, mereka lebih mahir dalam menggunakan media sosial yang berfungsi sebagai produsen isu. Sedangkan dibanding kelompok usia lebih muda, mereka relatif lebih mahir memilah informasi dan mengambil kesimpulan dari pengetahuan itu.

Meningkatnya pemberitaan tentang reklamasi mau tak mau membuat peran Gubernur Basuki Tjahaja Purnama ikut tersorot perannya dalam isu ini. Di bawah administrasinya, pemerintah provinsi DKI Jakarta adalah pihak yang mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi Pulau F, G, I, dan K. Ahok juga bersikukuh mempertahankan proyek ini meski beberapa kali dikritik berbagai pihak, termasuk Menteri Susi.

Dengan peta sikap itu, wajar bila pihak dukungan dan penolakan atas reklamasi dihubungkan dengan dukungan dan penolakan terhadap Gubernur Ahok yang akan maju lagi untuk menduduki kursi gubernur untuk kedua kali.

Jajak pendapat ini mendapati reklamasi mengikis tingkat keterpilihan Ahok sebanyak 5,26 persen. Setelah suap terkait reklamasi resmi menghasilkan tersangka di KPK itu, memang keterpilihan Ahok masih tinggi. Mayoritas warga masih mendukung Ahok untuk menjadi gubernur kembali, dengan keterpilihan sebesar 62,53 persen.

Artinya, Ahok dianggap berhasil memimpin Jakarta, dan kasus reklamasi tidak banyak memengaruhi persepsi warga mengenai kinerja Ahok. Meski demikian, Ahok masih perlu bersiaga terhadap angka dukungan ini, terutama jika kasus suap itu bergulir terus, dan membuat KPK tak hanya mencegah-tangkal Sunny Tanuwidjaja—salah satu staf Ahok. Bukan tak mungkin, KPK mengetuk pintu-pintu lain di Gedung Balai Kota.

Baca juga artikel terkait PEMILIHAN GUBERNUR DKI JAKARTA atau tulisan lainnya dari Maulida Sri Handayani