Indeks Rekam Data E-ktp

Kemendagri bekerja sama dengan Kemenlu untuk menyelesaikan kasus KTP ganda yang dimiliki oleh TKI dan WNI yang menetap di luar negeri.

Sebanyak 112.000 warga di Bekasi yang wajib memiliki e-KTP mengandalkan surat keterangan perekaman untuk kebutuhan administrasi perbankan maupun pemerintahan.

Mendagri mewajibkan Kepala Dukcapil di masing-masing daerah agar menyelesaikan perekaman e-KTP di daerah masing-masing tahun ini.

189.630.855 jiwa masyarakat Indonesia wajib KTP-el

Saksi yang merupakan mantan anggota tim teknis konsorsium penggarap e-KTP menyatakan Chairuman Harahap pernah mengajaknya membahas soal software AFIS (pengenal sidik jari) di sistem e-KTP.

Proses perekaman dan pencetakan blangko e-KTP terhambat kasus dugaan korupsi e-KTP, namun Kemendagri memastikan tahun ini proyek e-KTP dipastikan selesai.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengakui proses lelang blangko E-KTP terhambat karena sedang ada pengusutan kasus mega korupsi proyek pengadaan E-KTP di KPK.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mengajukan kebutuhan 15.000 blanko kartu tanda penduduk elektronik untuk memenuhi permohonan dari masyarakat karena ketersediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kota Yogyakarta kosong sejak awal Oktober.

Sebanyak 7.000 warga Yogyakarta dilaporkan belum melakukan perekaman data kependudukan untuk KTP elektronik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sudah meminta RT/RW untuk melakukan penyisiran data

Menjelang Pilkada 2017, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri berusaha menggenjot perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga mengatakan saat ini pihaknya tengah memprioritaskan perekaman e-KTP di 101 daerah yang akan mengikuti Pilkada 2017.

Batas perekaman KTP elektronik diperpanjang hingga pertengahan 2017, yang mulanya dipatok pada akhir September ini. Alasannya, masih banyak warga yang belum melakukan perekaman e-KTP.

Melalui surat edarannya, Kemendagri telah membatasi perekaman data e-KTP hingga 30 September. Meski tenggat waktu telah ditetapkan, beragam masalah perekaman data e-KTP masih ditemui.

Kemendagri menegaskan, warga masih dapat mengurus perekaman data untuk memperoleh Nomor Induk Kependudukan (NIK) e-KTP meski sudah melewati batas yang ditentukan. Bila warga kehabisan blangko e-KTP, Pemda diperbolehkan mengeluarkan surat pengganti identitas sementara yang memiliki fungsi serupa e-KTP.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta masyarakat melapor kepada Kemendagri, jika menemukan oknum yang menerapkan pungutan liar (pungli) dalam proses perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Kemendagri menyatakan bahwa situs-situs yang mengklaim dapat mengecek data E-KTP  di berbagai media sosial adalah tidak valid karena bukan dibuat oleh pemerintah.

Pemerintah menargetkan pada 2017 seluruh penduduk Indonesia sudah memiliki e-KTP