Mendagri: Ada Sejuta KTP Ganda yang Bisa Jadi Problem saat Pilpres

tirto.id - Kementerian Dalam Negeri mencatat ada satu juta orang yang memiliki KTP ganda. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang kuliah dan menetap di luar negeri. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan kasus KTP ganda ini bisa jadi masalah saat Pilpres 2019.

“Ini seperti kebiasaan, bukan cuma pejabat [yang punya KTP ganda] tapi semua orang bisa. Punya dua KTP kan bangga kadang-kadang. Ada satu juta ini yang jadi problem nanti di tingkat Pilpres,” kata Mendagri usai Seminar Pancasila dan Kebhinekaan di Yogyakarta, Senin (6/11/2017).

Menurut Tjahjo hal ini terjadi karena ada sebagian orang yang pindah rumah namun tidak menghapus KTP lama dari alamat yang lama. “Satu juta lo ternyata yang datanya kami ada, pindah rumah minta KTP baru tanpa KTP lamanya dihapus, jadi menertibkannya sulit.”

Problem ini menurut Tjahjo belum bisa diselesaikan dengan sistem e-KTP, karena mereka yang memiliki KTP ganda ada yang belum melakukan perekaman dan perlu ditelusuri satu per satu alamat lamanya.

“Kita harus tahu alamat yang terakhir di mana. Kaya DKI kemarin, tinggal di luar negeri tapi pas hari H nyoblos [Pilkada DKI] datang semua, padahal dia belum merekam. Orang meninggal, orang pindah [rumah] itu enggak mau lapor kadang-kadang,” katanya.

Mendagri mencontohkan salah satu cara menyelesaikan KTP ganda ini adalah melakukan inspeksi door to door, seperti yang dilakukan pemerintah Surabaya.

“Surabaya bagus, kalau habis magrib [ada petugas] naik motor masuk ke rumah-rumah untuk tanya di sini siapa yang warga baru, yang belum perekaman siapa. Tapi kan tidak semua sama [seperti Surabaya],” kata Tjahjo.

Sementara, untuk WNI yang tinggal di luar negeri, Kemendagri sudah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk mendorong TKI dan WNI di sana agar melakukan perekaman e-KTP. Agar nanti saat Pilgub dan Pilpres WNI yang ada di luar negeri bisa punya hak pilih.

Tjahjo melanjutkan penyelesaian problem KTP ganda tidak bisa diselesaikan satu pihak saja. Pemerintah harus melakukan jemput bola, salah satunya seperti yang dilakukan Pemkot Surabaya. Tapi rakyat juga harus proaktif untuk melaporkan jika pindah rumah atau ada anggota keluarga yang meninggal.

“[Penyelesaiannya] pelan-pelan ya, tiap tahun itu ada problem KTP. Tiap tahun ada 1,5 juta [orang] dari remaja yang menginjak umur 17 dan harus punya KTP itu mencapai 1,5 juta. Jadi siklusnya luar biasa, makanya ini ya menyebut duit gede, triliunan ini,” tandasnya.