Indeks Purbaya Yudhi Sadewa

Jika tak dilakukan hati-hati, rencana pemangkasan subsidi dapat menimbulkan kerugian bagi PLN dan beban tarif listrik bagi masyarakat.

Dukungan ini disampaikan menyusul rencana Purbaya yang akan melakukan pertemuan dengan pengusaha rokok dalam waktu dekat untuk membahas nasib cukai rokok.

Yang lebih penting daripada membuat peta jalan, menurut Purbaya, adalah memastikan tata kelola utang secara bijak dan kontrasislikal.

Ia meminta agar lembaga legislatif itu juga tidak sungkan menegur pemerintah jika dirasa serapan anggaran berjalan lambat karena K/L banyak menganggur.

Selama belum bisa mencapai target, defisit akan tetap diupayakan berada di bawah 3 persen, dengan rasio utang paling banyak 60 persen terhadap PDB.

Tak hanya akan mengurangi beban anggaran negara, tetapi juga bisa menjadi pemicu kebangkitan industri panel surya dan baterai dalam negeri.

Purbaya bakal membuka layanan pengaduan untuk Wajib Pajak yang selama ini merasa telah diperas oleh  pegawai DJP.

Pemerintah sendiri diketahui akan memberikan bantuan pangan berupa 10 kilogram (kg) beras dengan minyak goreng 2 liter untuk masyarakat miskin.

Purbaya akan mempersulit hidup 200 penunggak pajak dengan total tagihan Rp60 triliun jika tak lunasi kewajibannya dalam sepekan.

Purbaya memberikan sinyal bahwa untuk mengendalikan konsumsi rokok, tidak harus dilakukan dengan menaikkan cukai rokok.

Untuk menjadi negara maju, kata Purbaya, pembangunan ekonomi RI harus berbasis pada tiga pilar utama.

Artikel asli Gelora dengan tanggal terbit dan header yang sama berjudul “Menkeu Purbaya Minta Maaf, Akui Salah Ngomong Soal Tuntutan 17+8”.

Menurut Purbaya, tingkat inflasi Singapura yang terlalu rendah tersebut mencerminkan bahwa permintaan masyarakat di negara tersebut masih sangat rendah.

Purbaya sebut penurunan bunga deposito memang menjadi tujuan dari kebijakan penempatan kas pemerintah Rp200 triliun di Himbara.

Buka blokir anggaran juga dilakukan agar belanja K/L semakin dipercepat, termasuk untuk biaya operasional hingga pemenuhan tugas dasar.

DJP secara aktif memperbaiki sistem Coretax, salah satunya melalui downtime terencana pada akhir pekan lalu.

Menteri Keuangan, Purbaya memberikan dukungan penuh kepada wakilnya tersebut untuk menjabat sebagai pimpinan LPS.

Purbaya juga akan mengecek produk-produk industri hasil tembakau yang didistribusikan para suplier atau distributor.

Purbaya menekankan bahwa pemerintah masih akan terus mendorong optimalisasi penerimaan dengan struktur birokrasi yang ada sekarang.

Proses penagihan akan dilakukan secara tegas, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum.