Indeks Pulau Pari

Doni mengatakan, KKP memasang spanduk penghentian kegiatan sebagai bukti penghentian reklamasi dan disaksikan langsung oleh perwakilan PT CPS.

Kementerian Lingkungan Hidup berwenang hentikan aktivitas pengerukan pasir ilegal di Pulau Pari demi mencegah kerusakan lingkungan.

KKP akan memberikan sanksi ke PT CPS yang melakukan reklamasi 180 hektar tanpa izin di sekitar Pulau Pari, Kepulauan Seribu.

Pemprov Jakarta akhirnya buka suara soal pengerukan pasir laut di dekat Pulau Pari, Kepulauan Seribu, yang diduga ilegal.

Korban meminta tambahan bayaran Rp100.000 kepada pelaku, namun ditolak. Terjadi cekcok,  pelaku akhirnya mencekik dan menjerat leher korban hingga tewas. 

Holcim dinilai menghasilkan bahan paling destruktif di bumi yakni memproduksi lebih dari 7 miliar ton semen.

Walhi mendesak agar pemerintah segera melakukan tindakan serius dampak perubahan iklim yang membuat Pulau Pari banjir rob.

Keterangan awal yang didapat polisi, 5 ABK meninggal karena meminum miras oplosan.

Pemkab Kepulauan Seribu dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) masih menelurusi sumber limbah minyak mentah.

Pengembangan Kepulauan Seribu menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dinilai merugikan warga lokal dan nelayan.

Koalisi Selamatkan Pulau Pari mendesak Kapolri dan pemerintah untuk mengusut kriminalisasi warga.

Warga Pulau Pari gagal bertemu pejabat BPN karena alasan rapat.

Sidang sengketa lahan di Pulai Pari memasuki tahap a de charge.

BPN DKI Jakarta diminta melakukan evaluasi soal proses penerbitan 62 SHM dan 14 SHGB di Pulau Pari.

Dua poin yang ditemukan Ombudsman yaitu penyalahgunaan wewenang dan pengabaian kewajiban hukum.

Sandi tiba pukul 10.30 WIB di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan dan tidak berkomentar apapun

Ada sejumlah keganjilan selama Ombudsman menginvestigasi dugaan maladministrasi dalam penerbitan SHM dan SHGB di Pulau Pari. Salah satunya, warga diintimidasi pengembang.

Doa bersama diharapkan agar LAHP Ombudsman dapat menunjukkan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan maladministrasi penerbitan sertifikat tanah di Pulau Pari.

Sandiaga Uno mengatakan tumpahan minyak di Pulau Pari berpotensi menurunkan pariwisata di kawasan tersebut.

LAHP tentang sertifikat tanah di Pulau Pari akan dirilis pada Senin 9 April 2018.