tirto.id - Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati mengkritik rencana pemerintah mengembangkan Kepulauan Seribu menjadi salah satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau 'Bali Baru'.
Susan meragukan rencana tersebut bisa membawa dampak positif terhadap masyarakat lokal di Kepulauan Seribu.
"Seolah-olah dari pariwisata ini bisa menggenjot [jumlah] pekerja [di Kepulauan Seribu]," kata Susan saat ditemui di sela-sela diskusi tentang privatisasi pulau di Cikini, Jakarta Pusat, pada Jumat (28/6/2019).
Dia memperkirakan keterlibatan masyarakat Kepulauan Seribu dalam program tersebut tidak akan signifikan, karena kemungkinan sebatas hanya menjadi penjaga lokasi wisata.
Di sisi lain, menurut Susan, program pengembangan kawasan wisata tersebut berpotensi membuat para nelayan di Kepulauan Seribu dirugikan karena akses mereka ke laut menjadi terbatas.
"Yang paling dibutuhkan oleh nelayan tradisional adalah akses ke laut," ujar Susan. "Bagaimana mereka bisa menggunakan bantuan dari KKP, jika mereka tidak bisa mengakses laut?"
Susan juga mengkhawatirkan pembangunan infrastruktur pariwisata di Kepulauan Seribu memberi dampak buruk ke lingkungan.
"Harus diingat, bahwa [pengembangan sektor] pariwisata harus dibarengi dengan pembangunan infrastruktur, itu artinya ada pengerukan yang besar," kata dia.
"Kita mau bagaimana menyikapi ini? Jangan-jangan kita mau berpariwisata di tengah-tengah penderitaan masyarakat lain," tambah dia.
Ketika berbicara dalam diskusi yang digelar KIARA, salah satu nelayan asal Pulau Pari, Sulaiman mengeluhkan privatisasi sejumlah pulau, seperti untuk bisnis pariwisata, di Kepulauan Seribu.
"Yang saya tahu, yang dulunya adalah pulau kebun, [kini] menjadi pulau resort dan beberapa pulau resort ini, ada yang masih kami akses, ada yang tidak bisa sama sekali kami akses," kata dia.
Sulaiman mengatakan sejumlah pulau di kawasan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, yang tidak bisa diakses warga lokal atau nelayan, biasanya dijaga orang dari luar atau malah Polisi Air.
"[Kalau pulau dijaga] sudah pasti enggak bisa kami akses dalam keadaan apa pun, [meski] dalam keadaan kami terkena badai, dalam keadaan [perahu] rusak atau bocor, kami enggak bisa akses, kami pasti diusir," ujar Sulaiman.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Addi M Idhom
