Indeks Psi

Gerindra meminta PSI tak terlalu genit. Toh ada forum untuk membahas anggaran-anggaran yang janggal.

Sikap PSI yang mengkritik anggaran janggal KUA-PPAS 2020 berujung pada pelaporan anggota DPRD DKI William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta.

Seharusnya ada transparansi dalam proses penganggaran RAPBD DKI tahun 2020. 

PSI menilai ada proses yang tidak berjalan sehingga dua kepala dinas mundur dari jabatannya.

DPRD memang berperan mengoreksi anggaran-anggaran janggal. Karena itu, sebenarnya manuver PSI biasa-biasa saja.

Partai Gerindra menegur anggota DPRD fraksi PSI William Aditya Sarana karena dinilai telah mengumbar ke publik polemik anggaran KUA-PPAS 2020 SKPD Pemprov DKI Jakarta.

Fraksi PDIP menyarankan anggaran TGUPP menggunakan dana operasional Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Lem Aibon menjadi perbincangan warganet setelah ditemukan anggaran Rp82, 8 miliar di pagu Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat.

Pembelian bolpoin itu masuk dalam program belanja Alat Tulis Kantor (ATK) tahun anggaran 2020.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyelidiki pegawai yang input data anggaran lem Aibon dalam dokumen KUA-PPAS 2020.

PSI mengatakan Anies harus bertanggung jawab memastikan anggaran tepat sasaran.

Kemendagri mengatakan mereka tak bisa menegur kepala daerah yang tengah menyusun anggaran selama belum melewati tenggat.

PSI mempertanyakan Revisi KUA-PPAS 2020 yang mengalami pemangkasan belanja pemerintah hingga Rp7 triliun.

Ayah Prabowo mau pun kakek Nadiem adalah kader PSI di masa lalu. Saat ini kedua turunan PSI itu jadi menteri kabinet Jokowi.

Partai-partai koalisi yang mendukung Jokowi-Ma'ruf tak hanya mendapat posisi sebatas di kementerian, tetapi masih terbuka peluang di institusi, badan bahkan BUMN.

Juru Bicara DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest, program Rumah DP 0 Persen yang dibanggakan Anies bisa dibilang pekerjaan seorang Wali Kota bukan Gubernur.

Faldo adalah wonderkid politik di Indonesia dan dia adalah satu contoh yang mau bergumul tanpa terpaku pada satu partai.

PSI mengajak seluruh anggota DPRD DKI Jakarta sepakat dengan ide PSI untuk menolak menggunakan pin emas dan bisa mendapatkan pin dengan harga lebih murah Rp50 ribu yang lebih efisien anggarannya.

PSI menyatakan, tak mempermasalahkan jika ada anggota dewan DPRD DKI Jakarta maupun elit politik yang mencibir PSI terkait penolakan pin emas.

Di hari pertama kerja, Fraksi Partai Solidarita Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta membuka posko pengaduan dari warga untuk dikawal agar program terwujud.