tirto.id - Anggota DPRD Fraksi PSI, William Aditya Sarana, kembali menyoroti Pemprov DKI Jakarta terkait usulan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 di kanal Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur.
William mengaku janggal ada usulan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp123.886.800.000 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur. Pembelian bolpoin spesifikasi Pen Drawing 0.1 70.5 itu masuk dalam program belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 2020.
Anggaran itu tertuang dalam tautan apbd.jakarta.go.id, tertulis Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
“Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu," kata William melalui keterangan tertulis yang diterima reporter Tirto, Rabu (30/10/2019).
William juga mengaku heran anggaran 7.313 unit komputer dengan harga Rp121 miliar di Dinas Pendidikan, serta beberapa unit server dan storage senilai 66 miliar rupiah di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
"Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran Pemprov selalu mengelak. Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel Gubernur," kata William.
William sebelumnya menyoroti usulan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 dari pos Dinas Pendidikan Jakarta Barat.
Dalam tautan apbd.jakarta.go.id tertulis Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat menganggarkan Lem Aibon untuk kegiatan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri selama 2020 sebesar 82 miliar rupiah.
Pembelian lem Aibon tersebut masuk dalam program belanja alat tulis kantor 2020. Dalam anggaran lem itu hendak diberikan kepada 37.500 murid.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Gilang Ramadhan
