tirto.id - Anggaran pembelian lem Aibon sebesar Rp82,8 miliar pada pagu Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat jadi sorotan dan mendapat kritik warganet di sosial media.
Terkait hal tersebut, Sekretaris Disdik DKI Jakarta DKI Jakarta Susi Nurhati mengatakan bakal menyelidiki pihak yang menginput pembelian lem senilai Rp82,8 miliar tersebut.
"Kami akan cek ke seluruh SDN di Jakarta Barat, kami revisi usulan anggaran itu terakhir hari Jumat (25/10) malam. Dan sekarang juga akan kami cek kembali keseluruhannya," katanya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (29/10/2019) seperti dikutip Antara.
Susi juga mengakui adanya kesalahan saat input data dalam dokumen rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
"Ini sepertinya salah ketik, kami sedang cek ke semua komponennya untuk diperbaiki," imbuhnya.
Susi menyatakan, anggaran tersebut harusnya diusulkan untuk pengadaan kertas dan tinta. Ia juga menegaskan tidak ada pengajuan anggaran untuk pembelian lem Aibon seperti yang tertera dalam dokumen KUA-PPAS dan belakangan jadi polemik.
"Itu ATK [Alat Tulis Kantor], tapi kami hanya mengusulkan kertas dan tinta saja," ujarnya.
Sebelumnya, kejanggalan pengadaan lem Aibon tersebut dikemukakan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana lewat akun media sosial Twitter nya @willsarana.
Dalam cuitannya itu, William menyebut telah menemukan anggaran aneh pembelian lem Aibon senilai Rp82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
William kemudian menyindir dinas, bahwa para murid mendapatkan kaleng lem Aibon sebanyak dua kaleng setiap bulan.
"Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai dua kaleng lem Aibon per murid setiap bulannya. Buat apa?," tulis William pada Selasa malam.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Hendra Friana
